Paripurna DPR Setujui Penjualan Kapal eks KRI Teluk Sampit-515

Terdapat potensi penerimaan negara apabila eks KRI dijual

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi dua Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Rapat beragendakan mendengarkan laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan Calon Anggota BPK RI Periode 2022 ? 2027 dan laporan Komisi I DPR atas penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan.
Rep: Antara Red: Christiyaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR RI menyetujui penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit-515 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan IV Tahun sidang 2021-2022. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna menanyakan kepada perwakilan fraksi dan anggota DPR apakah penjualan Barang Milik Negara yaitu kapal eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan dapat disetujui.

Baca Juga


Pertanyaan itu dijawab "setuju" oleh para anggota dewan dalam rapat yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono dalam laporannya mengatakan Komisi I telah melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Panglima TNI dan KASAL.

Bambang menjelaskan setelah mendengarkan pandangan setiap fraksi, Komisi I memutuskan menyetujui penjualan Barang Milik Negara yaitu kapal eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan, sesuai Surat Presiden Nomor: R-57/Pres/12/2021, tanggal 15 Desember 2021. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan nilai perolehan dari kapal eks KRI Teluk Sampit 515 yaitu senilai Rp 173 miliar.

Dia menjelaskan, aspek teknis dari penjualan eks KRI tersebut adalah kondisi material kapal rusak berat serta sistem pemesinan, kelistrikan, peralatan navigasi komunikasi, dan instrumen anjungan kapal tidak bisa digunakan lagi. "Dari aspek ekonomis, tidak ekonomis untuk diperbaiki. Apabila tidak segera dihapuskan akan terjadi penurunan nilai barang dan mengurangi ketersediaan tempat sandar kapal di dermaga, terdapat potensi penerimaan negara apabila eks KRI dijual," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler