DKI Diminta Data Kependudukan Gepeng Saat Ramadhan
Pemprov DKI harus koordinasi dengan daerah penyangga ibu kota terkait maraknya gepeng
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, meminta ada pendataan gembel dan pengemis (Gepeng) di DKI saat bulan suci Ramadhan dan jelang Idul Fitri 2022. Menurutnya, hal itu menyusul banyaknya fenomena gepeng di metropolitan yang mencari kesempatan.
“Terkait gepeng, Dinsos DKI seharusnya bisa sosialisasikan, bisa mendata mereka penduduk DKI atau bukan,” kata Basri kepada Republika, Ahad (3/4).
Dia menilai, pemulung lama dan baru di DKI sebenarnya bisa didata oleh Dinsos DKI. Terlebih, saat maraknya gepeng jelang Ramadhan dan Idul Fitri dinilainya menjadi hukum alam saat banyak orang yang bersedekah.
“Sehingga, orang yang bukan gepeng tadinya (juga) mencoba menjadi gepeng musiman, karena banyak orang yang mau berbagi di bulan Ramadhan,” tuturnya.
Ditanya tudingan Pemprov DKI yang menyebut banyak aktor intelektual dibalik ramainya Gepeng, Basri meminta, tidak banyak berasumsi. Terlebih, kata dia, hal itu belum berdasarkan data.
Sementara itu, anggota Komisi E lainnya dari Fraksi PAN, Oman Rohman, meminta, ada kerja sama antara Pemprov DKI dengan daerah penyangga ibu kota terkait maraknya gepeng. Meski tak mau menduga, Oman menyebut, hal itu sebagai langkah preventif.
“Kondisi sulit ekonomi mendorong mereka datang, di samping kebiasaan berderma masyarakat saat Ramadhan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi PP DKI Jakarta, Arifin, tak menampik ramainya gembel dan pengemis (Gepeng) jelang Ramadan. Dia curiga, ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut, utamanya, saat pencarian nafkah dengan mengemis dinilai dia seperti dibenarkan dan tersentralisasi.
“Apakah ada kelompok berdasi yang memanfaatkan? misalnya dengan cara memobilisasi untuk kepentingan pribadi. Tentu kami tidak akan biarkan,” kata Arifin di Jakarta, Selasa (29/3).
Dia menambahkan, selama Ramadan, Jakarta memang kerap dipenuhi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pengemis dan sebagainya. Menurut Arifin, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak siapapun yang kedapatan melakukan mobilisasi.
“Kami akan melakukan penindakan tegas terhadap mereka yang memanfaatkan situasi ini,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika