Erick Thohir Ajak Swasta Bergandeng Tangan dengan Pemerintah Selesaikan Persoalan Migor
Erick meminta para pengusaha swasta meringankan beban masyarakat terkait harga migor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengajak pihak swasta untuk bergandengan tangan dengan BUMN, pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan minyak goreng (migor). Ia mengetuk pintu hati kalangan pengusaha swasta, untuk untuk hadir berperan aktif meringankan beban masyarakat, di tengah tingginya harga migor.
Erick mengingatkan para pengusaha yang selama ini banyak memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, untuk tidak menjadi seperti orang asing. "Kaya dari sumber daya alam Indonesia, tetapi ketika rakyat membutuhkan, malah tidak hadir. Kita harus sama-sama mengatasi masalah minyak goreng ini," ujar Erick di tengah Operasi Pasar PTPN Group, Sabtu (9/4/2022).
Erick menjelaskan, PTPN (perkebunan nusantara) milik BUMN hanya mempunyai empat persen luas lahan minyak sawit mentah (CPO). Dengan menampung CPO dari petani, PTPN hanya mampu menjangkau tujuh persen CPO. Dengan kapasitas CPO 4 persen saja, BUMN mampu melakukan perubahan. Yang sebelumnya tidak produksi minyak goreng, kini memproduksi minyak goreng untuk rakyat.
Namun jumlahnya tidak banyak untuk memenuhi kebutuhan migor di masyarakat. Sedangkan yang mayoritas berasal dari kalangan swasta.
Diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan, saat ini sebesar 46,5 persen pasar minyak goreng di Tanah Air dikendalikan oleh empat produsen besar milik perusahaan swasta.
“Karena itu, saya sangat mengetuk swasta untuk punya komitmen penuh, pemberian minyak goreng kepada rakyat. Karena ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi, ketika ada kondisi seperti ini, pihak swasta juga harus ikut bertanggung jawab," ucap Erick.
"Saya rasa bapak presiden sudah mengambil kebijakan, Pak Menko, Pak Mendag juga. Tinggal hatinya, kita mau tidak melakukan kebersamaaan ini. Ayo kembali kita gotong-royong dan mencoba melakukan operasi seperti ini," lanjut Erick.
Persoalan minyak goreng yang tinggi harganya di masyarakat bukan urusan pemerintah semata. Karenanya Menteri BUMN mengajak kalangan pengusaha swasta yang telah banyak mengambil sumber daya alam Indonesia untuk bergandengan tangan dengan pemerintah pusat dan daerah meringankan beban rakyat menyelesaikan persoalan migor ini. Perusahaan BUMN PTPN telah mampu memproduksi migor, tetapi mayoritas produksi migor ada di kalangan swasta.
Tingginya harga minyak goreng bukan hanya menjadi urusan pemerintah saja. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pihak swasta harus terlibat bersama membantu meringankan beban rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika