Benarkah NII Sumbar Tengah Siapkan Penggulingan Pemerintahan Jokowi Sebelum 2024?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menuding adanya rencana kelompok terorisme lokal, Negara Islam Indonesia (NII) yang akan menggulingkan pemerintahan resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum 2024. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Densus 88, Komisaris Besar (Kombes) Aswin Siregar mengatakan hal tersebut, setelah satuan khusus antiterorisme itu, meringkus 16 orang anggota NII itu di wilayah Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu. 

“Barang bukti yang ditemukan menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatera Barat, yakni upaya melengserkan pemerintahan yang berdaulat,” begitu kata Aswin, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/4/2022).

Namun, Aswin tak menjelaskan bukti-bukti yang dia maksud. Pun detail rencana yang Densus 88 dapatkan dari tudingan rencana menggulingkan pemerintahan tersebut. 

Aswin hanya mengatakan, dari penelusuran penyidik Densus 88, rencana NII Sumbar menggulingkan pemerintahan resmi itu, akan dilakukan sebelum 2024. Menurutnya, rencana tersebut akan dilakukan melalui aksi-aksi terorisme.

“Terdapat potensi-potensi ancaman dari rencana-rencana serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah untuk mempersiapkan senjata-senjata tajam, dan para pandai besi,” begitu kata Aswin.

Densus 88, kata Aswin juga mendeteksi keberadaan NII di Sumbar yang kembali muncul untuk memperjuangkan paham-paham kepemimpinan Islam di Indonesia, dengan mengubah sistem pemerintahan menjadi syariah, dan khilafah. Paham-paham tersebut, dikatakan Aswin mengacu pada pola serupa NII 1960-an, pada era Kartosoewirjo.

Aswin mengatakan, dari penelusuran Densus 88, keberadaan NII ini, adalah salah satu kelompok terorisme lokal yang dinilai potensial menjadi ‘momok’ di masyarakat. Menurut dia, NII di Sumbar terbilang beranggotakan banyak orang dan terstruktur dalam merencanakan aksi, maupun organisasi.

Aswin mengungkapkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh satuan khusus antiteror Polri tersebut, tercatat ada sekitar 1.125 anggota NII yang tersebar di berbagai wilayah tersebut. Dikatakannya, NII berpusat di Sumbar, namun terstruktur sampai level kecamatan di berbagai wilayah.

“NII sudah tersebar masif di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Maluku, dan berbasis di Sumatera Barat,” ujar Aswin.

Aswin mengungkapkan, dari keterangan 16 anggota NII yang tertangkap, menyebutkan NII memiliki struktur sampai ke level terbawah, yang diistilahkan sebagai cabang di kecamatan, atau CV.

“Dengan anggota mencapai 1.125 orang anggota,” ujar Aswin.

Dari ribuan anggota tersebut, dikatakan dia, 400-an di antaranya adalah nama-nama yang anggota aktif pada kelompok tersebut. “Selebihnya merupakan anggota nonaktif, yang sudah berbaiat, tetapi belum aktif dalam keterlibatan dalam kegiatan NII,” ujar Aswin.

Tetapi, kata Aswin, di luar 400-an anggota aktif tersebut, sisanya diyakini dapat menjadi personel aktif yang siap untuk ditugaskan dalam kegiatan NII. 

Anggota DPR Fadli Zon menilai pernyataan Densus 88 Antiterorisme yang menyebut NII masif di Sumbar adalah tuduhan serius. Apalagi, kata Fadli, dengan pernyataan Densus 88 yang menyebut NII Sumbar berencana menggulingkan pemerintahan resmi sebelum 2024.

“Tuduhan Densus itu mengada-ngada, dan membuat kita jadi saling curiga satu dengan yang lainnya,” kata Fadli saat dihubungi, dari Jakarta, pada Senin.

Menurut Fadli, ungkapan Densus 88 itu, seperti menuding masyarakat di Sumbar, berpotensi menjadi musuh negara, dengan merencanakan, makar, atau penggulingan pemerintahan yang sah. “Jelas itu sangat menyudutkan orang-orang Minang,” ujar Fadli yang juga mantan Ketua Ikatan Keluarga Minang itu.

Fadli mengingatkan Densus 88, dan masyarakat yang lupa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut Fadli, orang-orang Minang, dari Sumbar, ikut berjuang dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Bahkan kata dia, tiga dari empat para bidan kemerdekaan Indonesia, berasal dari Ranah Minang.

Mereka adalah, kata Fadli Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, bersama Tan Malaka yang menjadi pelengkap Soekarno. “Yang benar saja NII di Sumbar akan memberontak pemerintahan yang sah,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, daripada Densus 88 menuding-nuding masyarakat di Sumbar terpapar terorisme NII, dan berencana untuk menggulingkan pemerintah, lebih baik, satuan antiteror Polri tersebut mengkaji, dan melakukan aksi nyata dalam pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

KKB, kata Fadli, resmi dilabeli pemerintah sebagai Kelompok Separatis Terorisme (KST) yang jelas-jelas menyatakan diri akan memberontak, dan memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan, dikatakan Fadli, KST Papua, terang-terangan menantang, dan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, petugas Polri, maupun militer.

“Densus lebih baik fokus pada penanganan di Papua, karena ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) di sana yang jelas-jelas memberontak dengan senjata, membunuh warga sipil, membunuh militer kita, di sana. Mengapa Densus 88 tidak pernah, dan membiarkan kelompok terorisme di Papua ini,” kata Fadli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika