Kementerian PUPR Anggarkan Rp 264 Miliar Perbaiki Jalan Menuju IKN
Akses jalan dari Kabupaten Penajam Paser Utara ke IKN Nusantara bisa digunakan 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan lebih kurang Rp 264 miliar untuk memperbaiki jalan penunjang ibu kota negara (IKN) Nusantara di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan atau peningkatan jalan menuju IKN Nusantara mencapai ratusan miliar.
"Pemerintah pusat lakukan penanganan (preservasi) jalan menuju IKN Nusantara dari arah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan dana sekitar Rp 264 miliar pada tahun ini (2022)," ujar Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang di Penajam Paser Utara, Senin (19/4/2022).
Proyek penanganan jalan oleh Kementerian PUPR, meliputi jalan simpang ITCI menuju simpang tiga Riko segmen satu sekitar Rp 85,3 miliar, dan jalan simpang ITCI menuju simpang tiga Riko segmen dua sekisar Rp 87,9 miliar. Kemudian, penanganan jalan simpang tiga Riko menuju bentang pendek Jembatan Pulau Balang dengan anggaran lebih kurang Rp 91 miliar.
Nicko berharap, paling lambat akses jalan dari Kabupaten Penajam Paser Utara menuju IKN baru bernama Nusantara tersebut rampung dan sudah bisa digunakan pada 2023. "Dengan adanya penanganan jalan itu diharapkan jalan rusak di Kelurahan Riko menuju IKN maupun Jembatan Pulau Balang dapat segera selesai dan dinikmati masyarakat," ucap Nicko.
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltim, menurut dia, telah melakukan kontrak pekerjaan tiga proyek penanganan jalan penunjang IKN Nusantara tersebut. Setelah dilakukan kontrak pekerjaan, lanjut dia, BPJN Kaltim langsung melakukan persiapan pengerjaan di lapangan.
"Harapan kami, jalan rusak itu dapat segera dibenahi dan proses persiapan maupun pengerjaan bisa segera dikebut agar cepat selesai," kata Nicko. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara juga berharap pemerintah pusat memberikan tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur lainnya di daerah berjuluk Benuo Taka tersebut.