Megawati: Kalian Kepala Pemerintah Daerah, Buat Sebuah Perencanaan
Megawati meminta tolong ke Mendagri agar Brida segera direalisasikan.
REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, ingin agar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) lekas dibentuk di berbagai daerah di Indonesia. Dia mengatakan, nantinya tugas Brida bukanlah mengintervensi pemerintah daerah, melainkan memberikan dukungan di bidang riset.
"Kalau bisa segeralah dibentuk Brida-Brida itu. Karena itu bukannya mengintervensi, tapi memback up," ungkap Megawati saat memberikan arahan pada Kickoff Pembentukan Brida, Rabu (20/4/2022).
Pada kesempatan itu, Megawati kembali mengingat pernyataan ayahandanya, yakni Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Menurut dia, Soekarno selalu mengatakan, hal yang terpenting bagi rakyat adalah 'kenyangnya perut mereka'. Untuk memastikan hal itu, pemerintah daerah di era desentralisasi haruslah membuat suatu perencanaan.
"Kalian itu kepala-kepala pemerintahan di daerah lho. Buat sebuah perencanaan. Nah, itu back-up-nya sudah saya katakan. Ada BRIN. Sekarang pembentukan Brida," jelas Megawati.
Untuk itu dia meminta tolong kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk lekas mempercepat pembentukan Brida di daerah-daerah. Nantinya, kata Megawati, Brida hanya akan menyodorkan hasil riset yang telah dilakukan kepada para kepala daerah. Untuk pelaksanaannya, akan kembali lagi kepada kepala daerah tersebut.
"Nanti kita hanya menyodorkan, ini sebaiknya dilakukan seperti ini, monggo kepala pemerintahannya mau menjalankan apa tidak. Tapi karena ini riset, itu ndak ada namanya politik. Ini adalah sebuah netralitas dan objektivitas yang ada," kata dia.
Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Brida sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan penguatan pembuatan kebijakan yang berdasarkan sains di semua level pemerintahan.
"Amanat di sini untuk memastikan penguatan yang kita sebut sebagai evidence atau science based policy di semua level pemerintah serta penguatan ekosistem riset dan inovasi di seluruh wilayah tanah air Indonesia," ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko.
Handoko menyatakan, riset dan inovasi diyakini dapat menjadi kunci untuk mencegah terjebaknya Indonesia dalam fenomena middle income trap. Lewat riset dan inovasi pula, kata dia, Indonesia nantinya akan benar-benar dapat mencapai Indonesia maju tahun 2045 seperti yang semua harapkan.
"Middle income trap terjadi akibat ketidakmampuan bangsa ini untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dari berbagai sumber daya alam maupun manusia yang sudah kita miliki," kata dia.
Untuk itu, Handoko mengatakan, BRIDA di berbagai daerah nantinya diharapkan dapat berperan sebagai hub kolaborasi dan pengungkit bagi semua pihak, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Pengungkit yang dia maksud adalah untuk memperkuat riset dan memanfaatkan inovasi hasil riset yang sudah dilakukan.
"BRIDA sebagai organ vertikal pemerintah daerah menjadi bagian penting dan mitra utama kami di BRIN. Karena BRIN hanya akan ada di pusat meski kantor kami ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia," terang Handoko.
Melihat semua itu Handoko melihat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi hal yang sangat penting. Tentu dukungan itu sesuai dengan kewenangan Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum. BRIN, kata dia, sebagai mitra siap melaksanakan hal-hal yang terkait dengan aspek teknisnya.
"Terkait pembinaan teknis itu, saat ini kami sedang menyusun bersama-sama dengan tim dari Kemendagri Peraturan BRIN tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Di mana BRIN akan diminta untuk menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pedoman penyelenggaraan inovasi dan riset di daerah," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika