Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Turun, PDIP Singgung Krisis Minyak Goreng 

Krisis minyak goreng mempertontonkan berbagai kebijakan pemerintah tak mempan.

ANTARA/Arif Firmansyah
Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi minyak goreng di Pasar Rakyat Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/4/2022). Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi belakangan menurun. (ilustrasi)
Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan dibandingkan Januari 2022 lalu. Penurunan terjadi akibat inflasi.

Baca Juga


Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, menanggapi hasil survei tersebut. "Fluktuasi harga jelang perayaan Lebaran kali ini memang cukup besar," kata Hendrawan kepada Republika, Selasa (26/4/2022).

Menurutnya, adanya krisis minyak goreng mempertontonkan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tidak mempan. Selain itu, mekanisme pasar juga dinilai tidak mudah dikendalikan. "Rakyat menilai pemerintah tidak efektif menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

Politikus PDIP itu memprediksi target inflasi tahun ini maksimal empat persen akan terlewati. Kenaikan komoditas pangan, energi, bensin, pajak penjualan (PPn), memiliki efek inflatoar. 

"Pemerintah harus fokus untuk menjaga sisi pasokan agar kenaikan inflasi dapat dikendalikan dengan baik," ungkapnya.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya publik yang menyatakan cukup puas dan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 59,9 persen.

"Yang puas atau sangat puas kalau kita total 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," kata Burhanuddin secara daring, Selasa (26/4/2022).

Namun demikian, Burhanuddin mengatakan, jika dilihat dari trennya, kepuasan terhadap Presiden Jokowi mengalami penurunan jika dibandingkan Januari 2022.

"Jadi kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen," ucapnya.

Ia menambahkan, sepanjang pihaknya melakukan survei sejak Januari 2015 lalu, kepuasan tertinggi pemerintahan ada di angka 75,3 persen yakni di Januari 2022 tersebut. Hal tersebut terjadi karena ketika itu belum terjadi inflasi.

"Saat itu inflasi belum terjadi. Minyak goreng masih relatif bisa dipenuhi. Dan jangan lupa masyarakat saat itu happy dengan kinerja pemerintahan menangani kasus pandemi, varian Delta. Jadi coba cek di situ ada kenaikan 13 poin di bulan Juli ya sampai November, approval rating," tuturnya. 

Untuk diketahui survei dilakukan pada 14-19 April 2022. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung menggunakan metode multistage random sampling

Survei melibatkan 1.220 responden dengan margin of error sebesar plus minus 2,9 persen. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler