Partai Buruh Rencanakan Demo di Depan KPU Saat May Day, Ini Tuntutannya

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Partai Buruh akan menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Ahad (1/5/2022) atau H-1 Lebaran Idul Fitri 2022. Demonstrasi untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day itu akan menyuarakan sejumlah isu, mulai dari penolakan politik uang hingga penobatan Marsinah sebagai pahlawan nasional.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, unjuk rasa akan diikuti berbagai elemen organisasi pendukung Partai Buruh. Aksi akan dipusatkan di kantor KPU karena tiga pertimbangan.

Pertama, untuk mendesak agar pemilu dipastikan terselenggara pada 14 Februari 2024. Kedua, mendesak agar pemilu nanti berlangsung jujur dan adil. Ketiga, mendesak agar tak ada lagi politik uang dan KPU berani menindak partai yang tetap melakukannya.

"Pemilu yang tidak jujur dan adil berimplikasi pada kemenangan partai oligarki yang dikuasai pemilik modal. Kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis. Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal,” ujar Said dalam siaran persnya, Jumat (29/4/2022).

Setelah aksi di Kantor KPU, kata Said, massa buruh akan menggelar unjuk rasa lanjutan di kawasan Bundaran HI. Di tempat kedua ini, peserta aksi akan menyampaikan tiga tuntutan, yakni turunkan harga bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, tolak Omnibus Law Cipta Kerja, dan tolak wacana menaikkan harga pertalite serta elpiji 3 Kg.

Menurut Said, saat ini harga minyak goreng, daging, dan harga-harga kebutuhan yang lain masih mahal. Dia juga menyoroti larangan ekspor CPO yang berdampak pada petani kecil. Mafia memang harus dihukum, tetapi kebijakan pemerintah membuat petani sawit kecil terpukul dengan adanya larangan ekspor CPO, karena terjadi penurunan harga.

"Jika memang tidak bisa mengendalikan harga, lebih baik Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri terkait di bidang perekonomian mundur," ujarnya.

Said menyebut, sepanjang aksi di dua tempat tersebut, massa Partai Buruh juga akan menyuarakan tuntutan agar pemerintah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Baginya, Marsinah layak mendapatkan gelar tersebut.

Untuk diketahui, Marsinah (1969 - 1993) adalah aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru, yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada Mei 1993, dia diculik dan ditemukan tewas setelah tiga hari menghilang. Mayatnya ditemukan di dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat.

"Ada banyak pahlawan nasional dari militer, birokrasi, dan yang lain, tetapi tidak ada satu pun dari kaum buruh. Padahal Soekarno menyatakan soko guru revolusi adalah kaum buruh dan tani. Dalam hal ini, Marsinah layak menjadi pahlawan nasional," ujar Said.

Said mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu melekatkan gelar Pahlawan Buruh Nasional kepada Marsinah, Jacob Nuwa Wea, Muchtar Pakpahan, dan Thamrin Mosii. Acara penobatannya akan dilakukan di Gedung Film Usmar Ismail setelah aksi di Bundaran HI rampung.

“Tetapi yang paling inti adalah penganugerahan gelar Pahlawan Buruh Nasional yang akan diberikan kepada Marsinah. Dengan harapan, setelah itu pemerintah memberikan gerakan pahlawan nasional,” ujar Iqbal.

“Saat penganugerahan, juga akan hadir kakak kandung Marsinah ke Gedung film yang akan memberikan testimoni perjuangan Marsinah. Setelah itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan membentuk panitia untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional kepada pemerintah,” imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika