Urai Arus Balik, Legislator Minta Kementerian Tindak Lanjuti Usulan WFH
Imbauan Kapolri ini dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menilai, imbauan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) adalah sesuatu yang tepat. Tujuannya, agar masyarakat tak terburu-buru untuk kembali ke Jabodetabek dan mengurai kemacetan arus balik Lebaran.
"Saya mengusulkan himbauan ini bahkan harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, terutama di Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang diharapkan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan masing-masing," ujar Taufik lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (7/5/2022).
Imbauan Kapolri ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian sektor, tugas dan fungsi. Harapannya, mereka dapat bekerja di rumah tasu secara jarak jauh dan mana yang diminta untuk bekerja di kantor secara fisik (WFO).
"Jenis tugas tertentu lainnya yang memungkinkan dilakukan secara daring atau online bisa dengan WFH. Dengan catatan WFH ini bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing," ujar Taufik.
Kendati demikian, untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti pelayanan administrasi, perbankan, dan kesehatan harus tetap menerapkan bekerja dengan kehadiran fisik. Pasalnya, tugas mereka tak bisa dilakukan secara jarak jauh.
"Tahun ini memang terdapat peningkatan jumlah pemudik dikarenakan banyak diantara pemudik yang sudah menunda selama dua tahun tidak mudik akibat pandemi Covid-19. Sehingga tanpa adanya kebijakan yang progresif, sulit untuk menghindari parahnya kemacetan arus balik tahun ini," ujar Taufik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.
Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022. Listyo berharap seluruh instansi dapat menerapkan WFH dan saling berkoordinasi agar tidak mengganggu kepentingan instansi tersebut. Tentu ini perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahan, institusi, perkantoran yang ada."Kemudian bisa berkoordinasi dengan karyawannya. Sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan, namun masyarakat juga tidak menghadapi risiko (kemacetan saat puncak) arus balik," ujar Listyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika