Pemprov Jabar Harus Bisa Optimalkan Operasional Bandara Kertajati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar investasi Erman Sumirat menilai kunci utama untuk menghidupkan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, berada di pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Walaupun Bandara Kertajati masuk ke dalam program strategis nasional (PSN), Pemprov Jabar adalah pemegang saham terbesar Bandara Kertajati.

Kepemilikan Bandara Kertajati saat ini dikuasai Pemprov Jabar dengan nilai saham sebesar 81,12 persen, Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (1,5 persen), PT Jasa Sarana (0,63 persen). Sedangkan BUMN yang seperti Angkasa Pura II mempunyai saham 16,75 persen.

"Pemprov Jabar saat ini seharusnya sudah bisa mengoptimalkan operasional Bandara Kertajati dengan mempercepat normalisasi dan pembenahan bisnis kawasan bandara," ujar Erman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Erman menilai kendala trafik sudah teratasi dengan dibukanya akses Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan). Dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun juga sudah mulai berkurang seiring dengan melandainya jumlah kasus dan penularan.

"Pemulihan ekonomi di kawasan sekitar bandara pun mulai meningkat dengan mobilitas masyarakat yang mulai aktif kembali," ucap akademisi dari ITB dan UNPAD tersebut.

Kata Erman, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai pengelola selama ini sudah mempunyai beberapa strategi dengan program aerocity, pusat kuliner, rest area, dan pusat MRO (Maintenance Repair dan Overhaul). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga sudah roadshow ke Masdar, Uni Emirat Arab (UEA) untuk menjajaki kerja sama investasi.

"Jika dalam setahun ke depan tidak mampu ada realisasi, maka selain efisiensi dan perubahan business model, juga perlu dilakukan restrukturisasi kepemilikan BIJB bahkan kalau perlu sampai operasi bandara di-take over pemerintah pusat melalui BUMN. Namun saya berharap Pemprov Jabar dan BIJB setahun ini harus bekerja keras untuk bisa memecahkan masalah ini," lanjut Erman.

Sementara itu, pengamat ekonomi Jawa Barat, Acuviarta Kartabi, juga menegaskan kerja sama pengembangan aerocity dengan Malaysia juga perlu dikaji lebih lanjut, termasuk realisasinya. Kartabi menilai akses Cisumdawu dan kebijakan penerbangan via Husein Sastranegara secara kebijakan perlu dikaji kembali. Penerbangan Umroh dan Haji perlu juga dipertimbangkan untuk bisa melalui Kertajati termasuk utilisasi logistik e-commerce selain aerocity.

“Untuk masalah orkestrasi, Pemprov Jabar juga perlu melakukan review terhadap seluruh komisaris, direksi, dan manajemen BIJB yang perlu diisi orang yang kompeten dan berpengalaman," kata Kartabi.

Sebelumnya, Bandara Kertajati kembali menjadi sorotan setelah muncul komentar dari pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, dalam talkshow di channel YouTube Akbar Faisal. Bandara yang beroperasi sejak 2018 itu masih sepi peminat. Bahkan, saking sepinya, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) selaku pengelola malah sempat membuka bisnis foto pre wedding di sekitar fasilitas bandara.

Menurut Agus, pengelolaan Bandara Kertajati saat ini tidak menguntungkan karena tidak bisa menutup biaya operasional yang diperkirakan mencapai Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar per bulan.

Sempat dibuka penerbangan penumpang komersial dari Bandara Kertajati ke berbagai daerah bahkan luar negeri oleh maskapai Citilink, Lion Air, Air Asia, dan Malaysia Airlines, namun saat ini sudah tidak beroperasi. Hanya penerbangan kargo yang mulai beroperasi pada Desember 2021 lalu oleh Asia Cargo, Trigana Air, dan Avia Cargo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika