AS Berlakukan Pembatasan Visa Bagi Ribuan Anggota Militer Rusia

Pembatasan visa juga berlaku untuk 13 pejabat militer Belarusia

AP/Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin
Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidatonya selama parade militer Hari Kemenangan menandai peringatan 75 tahun kekalahan Nazi di Moskow, Rusia, 24 Juni 2020. Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan visa kepada lebih dari 2.596 anggota militer Rusia atas invasi Moskow ke Ukraina.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan visa kepada lebih dari 2.596 anggota militer Rusia atas invasi Moskow ke Ukraina. Departemen Luar Negeri mengatakan, pembatasan visa juga berlaku untuk 13 pejabat militer Belarusia karena secara aktif mendukung dan terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina. 

Baca Juga


"Mereka bertanggung jawab untuk memerintahkan atau mengarahkan atau mengizinkan tindakan yang mengancam atau melanggar kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik Ukraina,” kata Departemen Luar Negeri dalam lembar fakta, dilansir Alarabiya, Senin (9/5/2022).

Departemen Luar Negeri juga memperkenalkan kebijakan pembatasan visa baru yang berlaku untuk pejabat militer Rusia. Termasuk otoritas yang didukung Rusia, dan diyakini telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum humaniter internasional, atau korupsi publik di Ukraina. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi anggota keluarga yang terkena sanksi.

Departemen Luar Negeri juga menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan maritim Rusia. Termasuk menambahkan 69 kapal Rusia ke daftar sanksi Departemen Keuangan AS.

Pembatasan visa baru berlaku pada malam peringatan "Hari Kemenangan" Rusia. Ini merupakan peringatan Rusia mengalahkan Nazi Jerman pada akhir Perang Dunia II, yang jatuh pada 9 Mei.

Sebelumnya Washington mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow yang menargetkan tiga stasiun televisi Rusia, dan eksekutif dari eksportir gas Gazprombank. Washington juga melarang orang Amerika memberikan layanan akuntansi dan konsultasi kepada Rusia.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler