PAN Jamin KIB tak Ganggu Kinerja Pemerintahan Jokowi
KIB merasa bertanggungjawab menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hadir untuk membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Viva menjamin, KIB tak akan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf.
Hal itu disampaikannya menjawab tudingan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta koalisi tak dibawa terlalu awal. "Koalisi Indonesia Bersatu dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga dan Pak Suharso adalah menteri Presiden (Jokowi)," ujar Viva dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022).
Viva menambahkan, Koalisi Indonesia Bersatu justru bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan. Termasuk menyukseskan seluruh program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"KIB tetap berkomitmen dan bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena KIB merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin," ujar Viva.
Di samping itu, Koalisi Indonesia Bersatu justru menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi. Serta, penyamaan pandangan dalam mempersiapkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"(Koalisi) Tidak diputuskan injure time, last minute. Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," ujar Viva.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan wajar jika setiap partai politik mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Pertemuan antara ketua umum partai politik, jelas Hasto, merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun, koalisi baru akan benar-benar terbentuk jika adanya komitmen untuk bekerja sama di Pemilu 2024.
"Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan. Program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara, serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi pemilu, khususnya pilpres," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika