Turki Tagih Syarat untuk Dukung Swedia dan Finlandia Masuk NATO

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Ibrahim Kalin bersikeras bahwa Turki tidak akan menyetujui Swedia dan Finlandia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Rabu (25/5/2022). Kedua negara Nordik itu bisa bergabung jika langkah-langkah khusus diambil untuk mengatasi keberatan Ankara.

Desakan ini muncul usai Kalin dan Wakil Menteri Luar Negeri Turki Sedat Onal bertemu delegasi Swedia yang dipimpin oleh sekretaris negara Oscar Stenstrom, sementara delegasi Firlandia dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Firlandia Jukka Salovaara. Mereka melakukan pembicaraan selama lima jam dengan pejabat Swedia dan Finlandia di Ankara. 

"Kami telah memperjelas bahwa jika masalah keamanan Turki tidak dipenuhi dengan langkah-langkah konkret dalam jangka waktu tertentu, prosesnya tidak akan berjalan,” kata Kalin. 

Kalin mengatakan proposal Turki untuk mencabut batas ekspor senjata disambut dengan sikap positif oleh delegasi Swedia dan Finlandia. Dia menambahkan bahwa pembicaraan akan berlanjut setelah pemerintah Nordik menanggapi tuntutan Turki.

Salah satu tuntutan Ankara adalah ekstradisi 28 orang yang diduga memiliki hubungan terorisme dari Swedia dan 12 dari Finlandia. Kalin mengatakan, tidak ada dasar hukum atau yudisial untuk tidak mengekstradisi mereka. Media pemerintah Turki sebelumnya mengatakan Turki menuntut ekstradisi 33 tersangka dari kedua negara.

Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson mengatakan setelah pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Stockholm, negaranya ingin mengklarifikasi klaim yang telah beredar selama diskusi dengan Turki. "Kami tidak mengirim uang atau senjata ke organisasi teroris," kata Andersson.

Selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Estonia Rabu malam, Andersson mengatakan, pada saat ini penting untuk memperkuat keamanan negaranya. Dia mengatakan Swedia memiliki dialog konstruktif dengan Turki. 

"Bersemangat untuk menyelesaikan masalah dan kesalahpahaman dan pertanyaan," kata Andersson. 

Turki mangajukan lima jaminan konkret yang dimintanya dari Swedia pada pekan ini. Beberapa poinnya termasuk penghentian dukungan politik untuk terorisme, penghapusan sumber pendanaan terorisme, dan penghentian dukungan senjata ke Turki, melarang Kurdistan Workers’ Party (PKK) dan kelompok Kurdi Suriah yang berafiliasi dengannya.

Tuntutan itu juga menyerukan pencabutan sanksi senjata terhadap Turki. Kemudian meminta kerja sama global melawan terorisme.

Ankara mengatakan telah meminta ekstradisi Kurdistan dan afiliasi lainnya sejak 2017 tetapi belum menerima tanggapan positif dari Stockholm. Pemerintah Turki mengklaim Swedia telah memutuskan untuk memberikan 376 juta dolar AS untuk mendukung kelompok Kurdistan pada 2023 dan telah memberi mereka peralatan militer, termasuk senjata anti-tank dan drone. 

Sedang kantor berita Finlandia STT mengatakan Rabu, mengutip data dari Kementerian Kehakiman Finlandia, negara itu telah menerima sembilan permintaan ekstradisi dari Turki dalam periode terakhir yang mencakup lebih dari tiga tahun. Dua orang diekstradisi sementara enam permintaan ditolak. Sebuah keputusan sedang menunggu keputusan mengenai satu kasus lainnya.

Swedia dan Finlandia mengajukan aplikasi tertulis untuk bergabung dengan NATO minggu lalu. Namun Turki telah menentang keanggotaan negara-negara itu dalam aliansi militer Barat. 

Kedua negara dianggap mendukung kelompok Kurdistan PKK dan entitas lain yang dipandang Turki sebagai ancaman keamanan. Kelompok ini terdaftar sebagai organisasi teror oleh beberapa sekutu Turki karena telah melakukan pemberontakan selama beberapa dekade. 

Keberatan Ankara telah meredam harapan Stockholm dan Helsinki untuk segera bergabung dengan NATO. Semua 30 anggota NATO harus setuju untuk menerima anggota baru. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika