Pemerintah Daerah Diharapkan Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pemerintah daerah harus mengawasi distribusi pupuk agar tepat sasaran
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN – Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan (Kalsel) Syamsir Rahman mengatakan Kalsel masih berharap adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Namun sekarang dibatasi karena kondisi keuangan yang tidak cukup.
"Sekarang kita buatkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKKT). Usulannya juga telah disampaikan ke pemerintah pusat,” terang Syamsir, Selasa (31/5/2022) di Banjarmasin.
Dia meminta agar pemerintah kabupaten dan kota benar-benar melakukan kegiatan dan pengawasan sektor pertanian. Terutama, terkait dengan distribusi pupuk yang harus tepat sasaran.
“Stok Pupuk Indonesia sangat banyak, tinggal bagaimana di sebuah kabupaten/kota yang tidak menyerap habis. K]emudian ada kabupaten/kota lain yang masih mengalami kekurangan, maka Pemprov Kalsel siap merealokasi kebutuhan pupuk ke daerah lain yang masih membutuhkan. Ini demi kebutuhan pupuk agar tetap terjaga sehingga dapat menjamin hasil pertanian,” papar Syamsir.
PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi di Kalimantan Selatan sebanyak 38.013 ton hingga 30 Mei 2022. Jumlah ini sudah mencapai 39 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi di Kalimantan Selatan sebesar 97.341 ton.
Vice President Penjualan Wilayah 5 Kalimantan PT Pupuk Indonesia Roh Eddy Andri W menyatakan penyaluran tersebut terdiri dari lima jenis pupuk bersubsidi padat. Lima pupuk tersebut yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik Granul. Rinciannya, pupuk Urea sebesar 13.938 ton, SP-36 1.725 ton, ZA 253 ton, NPK 21.242 ton, dan organik 856 ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika