Prediksi Mengapa Jokowi akan Sangat Berhati-hati Soal Reshuffle

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Mabruroh, Haura Hafizhah, Dessy Suciati Saputri, Febrianto Adi Saputro

Center for Strategic and International Studies (CSIS) merespons soal kabar reshuffle kabinet Indonesia Maju Jilid II. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menilai Presiden Jokowi akan sangat berhati-hati me-reshuffle kabinetnya.

"Pertama karena masa waktu sisa pemerintah yang lebih kurang sekitar satu sampai dua tahun terlalu beresiko buat presiden untuk melakukan reshuffle yang punya efek pada dukungannya  di parlemennya," kata Arya dalam diskusi daring, Rabu (8/6/2022).

Termasuk, kata Arya, me-reshuffle menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Sebab, menurutnya terlalu beresiko jika Presiden Jokowi me-reshuffle menteri dari Nasdem dari jajaran kabinetnya.

"Apalagi kalau me-reshuffle Nasdem tanpa memberikan konsesi politik. Dugaan saya itu tidak akan dilakukan presiden," ujarnya.

Arya menyebut Presiden Jokowi tidak akan mempersoalkan gerak partai-partai politik menjelang Pemilu 2024. Reshuffle dinilai hanya akan membuat stabilitas politik terganggu.

"Saya kira presiden berada dalam posisi di tengah  dalam perilaku antarpartai ini. Jadi presiden dugaan saya tidak akan membatasi kemungkinan partai untuk membangun skenario atau bertemu dengan partai manapun," ucapnya.

Isu reshuffle kabinet sempat berembus menyusul hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang dirilis bulan lalu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, mengatakan, tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden saat ini berada di angka 58,1 persen, terbagi pada 8 persen sangat puas dan 50,1 persen cukup puas.

Sedangkan responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 29,1 persen dan 6,1 persen tidak puas sama sekali.

“Bila berdasarkan pemilihan presiden, pemilih Jokowi-Maruf menyatakan kurang puas 23 persen, lalu berdasarkan wilayah Sulawesi tingkat kepuasannya lebih rendah dibandingkan wilayah lain 7 persen,” kata Burhanudin dalam pemaparannya melalui Youtube Indikator, Ahad (15/5/2022).

Menurut Burhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden ini menurun sejalan dengan data grafik inflasi. Ketika masyarakat tidak puas terhadap kinerja presiden adalah ketika inflasi meningkat tinggi. 

“Inflasi mulai meningkat terutama sejak Februari, sekarang sudah hampir 4 persen, kepuasan terhadap Jokowi juga tertekan. Ini 58,1 persen kepuasan terhadap presiden di bulan Mei, adalah kepuasan paling terendah selama 6 tahun terakhir,” kata dia. 

Merespons hasil survei Indikator Politik, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, reshuffle dapat dilakukan Jokowi untuk menteri yang menangani bidang ekonomi dan politik. Menurut Jamiluddin, sudah saatnya Jokowi me-reshuffle kabinetnya.

"Reshuffle kabinet dapat dilakukan untuk bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi kabinet Jokowi perlu penyegaran agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

"Melalui reshuffle kabinet, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi diharapkan akan membaik. Hanya dengan kepercayaan masyarakat, Jokowi dapat meningkatkan kinerja kabinetnya," ujarnya, menambahkan.

Pada 2022 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dua kali menyampaikan kekesalannya hingga menegur keras sejumlah jajaran menterinya. Bahkan, Jokowi juga mengancam akan melakukan reshuffle ke sejumlah menterinya tersebut.

Tegurannya tersebut disampaikan Jokowi dalam dua acara yang berbeda. Yakni saat acara 'Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia' pada Jumat 25 Maret 2022 dan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa 5 April 2022.

Saat acara 'Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia' Presiden menyampaikan kekesalannya kepada jajaran menteri, TNI-Polri, hingga instansi pemerintah yang sering kali membelanjakan anggarannya untuk produk-produk impor. Barang-barang yang diimpor pun dinilai bukan barang berteknologi tinggi seperti CCTV, seragam, alat kesehatan, hingga alat pertanian.

"Kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," ujar Jokowi. 

Jokowi saat itu memperingatkan agar belanja barang-barang impor tak lagi dilakukan. Sebab dengan membeli produk-produk dalam negeri maka akan membantu menciptakan investasi sehingga dapat mendorong pembukaan lapangan kerja yang bahkan bisa mencapai dua juta lapangan pekerjaan.

"Malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain duit kita capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini coba kita belokkan semua ke sini," ujarnya.

Teguran Jokowi berikutnya disampaikannya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (5/4/2022) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4/2022). Saat itu, Jokowi meminta seluruh jajaran menterinya memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan energi.

Ia juga meminta agar jajarannya menjelaskan situasi global yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang termasuk minyak goreng dan Pertamax.

“Seluruh yang hadir di sini anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki senses of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Jokowi.

Namun kini, setelah dua kali teguran kepada kabinetnya itu, Jokowi atau pihak Istana tak pernah lagi menyinggung isu reshuffle kabinet. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, isu reshuffle hanya akan menghabiskan energi bangsa. 

"Kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?" kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Hasto menuturkan, konstitusi mengatur  presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan. Presiden diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi dan menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya.

Bagi PDIP, berpartai harus siap menghadapi segala kondisi, termasuk reshuffle. Ia mengatakan kocok ulang kabinet hanya bisa terjadi atas kehendak presiden.

"PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan (reshuffle), itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri menterinya dan kemudian presiden berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan agar unjuk kinerja mampu menghasilkan legacy yang sangat baik yang nantinya dilanjutkan oleh pemimpin hasil pemilu 2024 yang akan datang. Itu sikap PDIP Perjuangan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika