UNS Siap Fasilitasi Pelaku UMKM Daftarkan Kekayaan Intelektual
Solo dipilih sebagai tempat sosialisasi karena memiliki potensi yang tinggi.
REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta siap memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektual mereka.
Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS Kuncoro Diharjo mengatakan kampus tersebut sangat terbuka bagi pelaku UMKM yang ingin bersinergi dalam mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Bahkan, pihaknya mencatat selama 2021 sudah lebih dari 600 hak kekayaan intelektual (HAKI) yang difasilitasi oleh UNS.
"Ini merupakan hal yang penting karena produk yang dilindungi HAKI apabila ada orang lain yang meniru, itu hak pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan secara hukum. Kemudian, value produk juga menjadi naik, misalnya pelaku UMKM punya desain batik original dan didaftarkan HAKI, bisa jadi yang tadinya berharga Rp500 ribu menjadi Rp1 juta," katanya.
Terkait hal itu, sebelumnya UNS bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah melakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
Terkait hal itu, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kemenparekraf Robinson H Sinaga mengatakan Solo dipilih sebagai tempat sosialisasi karena memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan usaha pariwisata dan industri kreatif.
"Solo punya potensi yang sangat besar dan kami memberikan kuota 125, lebih banyak dibanding kota-kota lainnya yang hanya 75 pemohon. Jadi, kami fasilitasi finansial dan administrasinya. Untuk pendaftaran merek biasanya Rp1,8 juta, ini akan dibiayai oleh Kemenparekraf. Kemudian untuk mengisi formulir administrasi yang cukup banyak kami bantu juga," katanya.
Menurut dia, keterbatasan pengetahuan mengenai HAKI membuat banyak pemohon yang gugur di tahap administrasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan terdapat sesi wawancara untuk memastikan jenis-jenis HAKI yang akan didaftarkan.
"Kami wawancara dengan ahli untuk memastikan kebutuhan mereka agar tidak keliru karena banyak jenis HAKI. Misal baju, itu masuknya apa dan semacamnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika