Buckingham Tutupi Hasil Investigasi Kasus Perundungan Pegawai Kerajaan oleh Meghan Markle

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Istana Buckingham memutuskan untuk tidak merilis hasil investigasi kasus perundungan yang dilakukan istri Pangeran Harry, Meghan Markle, terhadap beberapa pegawai kerajaan. Berdasarkan laporan, pihak kerajaan Inggris mengambil keputusan ini untuk melindungi privasi para pegawai tersebut.

"(Itu juga) untuk meredakan ketegangan di antara para Sussex (Harry dan Meghan) dengan kerajaan," ungkap laporan yang diungkapkan oleh The Times, seperti dilansir Business Insider, Senin (20/6/2022).

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa beberapa pihak merasa kecewa karena pihak kerajaan memutuskan untuk mengubur kasus perundungan yang diduga dilakukan oleh Meghan ini. Perwakilan Istana Buckingham belum memberikan respons terkait hal ini saat dimintai keterangan.

Selain itu, beberapa sumber dari lingkungan keluarga kerajaan Inggris juga mengungkapkan bahwa kasus perundungan ini mendorong pihak Istana Buckingham untuk memperbarui kebijakan dan prosedur pada departemen sumber daya manusia mereka. Belum diketahui perubahan apa saja yang diterapkan oleh Istana Buckingham.

Investigasi yang ditangani oleh firma hukum independen atas perintah Ratu Elizabeth II ini dimulai pada Maret 2021, sebelum Harry dan Meghan melakukan wawancara kontroversial dengan Oprah Winfrey. Investigasi tersebut dilakukan setelah Valentine Low dari The Times of London melaporkan bahwa Meghan melakukan perundungan terhadap dua pegawai senior kerajaan ketika masih menjadi anggota keluarga kerajaan senior.

Menurut keterangan yang didapatkan oleh Insider, pihak kerajaan sempat merasa sangat risau atas laporan tersebut. Pihak kerajaan juga menegaskan bahwa mereka memiliki kebijakan yang sangat tidak menoleransi perundungan.

Di sisi lain, perwakilan dari Meghan menduga bahwa laporan tersebut sengaja dipublikasikan untuk mengantisipasi wawancara yang akan dilakukan Harry dan Meghan dengan Oprah. Mereka juga mengungkapkan rasa kecewa atas laporan tersebut dan mengklaim bahwa laporan tersebut adalah misinformasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika