Menkes dan Menkeu G20 Bertemu Bahas Sumber Dana Darurat Kesehatan
Alokasi dana yang tersedia hanya 50 persen dari solusi krisis kesehatan global.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Para menteri kesehatan dan keuangan negara G20 membahas sumber keuangan dan pemanfaatan dana darurat kesehatan dalam agenda The 1st Health Ministers Meeting (HMM) di Hotel Marriot Yogyakarta, Selasa (21/6/2022) malam."Malam tadi, pagi, dan sore ini, kita akan membahas tentang objektif nomor satu dan nomor dua, sumber dana dan juga penggunanya. Izinkan saya membagikan masukan yang saya terima dari banyak teman maupun organisasi yang melakukannya," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat memimpin agenda.
Topik pembahasan pertama berkaitan dengan pembentukan lembaga perantara keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) yang merupakan upaya memobilisasi sumber pembiayaan dan kebutuhan lainnya melalui mekanisme yang lebih permanen.FIF digagas untuk memperkuat peran The Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) yang saat ini menjadi akses keuangan sejumlah negara dalam upaya pengendalian pandemi, namun masih bersifat adhoc.
"Yang pertama, terima kasih kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, para menteri keuangan G20. Kami meresmikan sumber dana," katanya.
Tujuan kedua, kata Budi, G20 perlu menyepakati penggunaan dana darurat kesehatan dunia sebab alokasi dana yang tersedia saat ini hanya 50 persen dari solusi krisis kesehatan global.Dana yang terkumpul melalui FIF bertujuan untuk mempermudah akses negara dalam mengupayakan tindakan medis darurat seperti terapi pengobatan, pengembangan vaksin dan diagnostik.
Tujuan selanjutnya adalah menghubungkan fasilitas laboratorium genom sekuensing internasional. "Jadi kami dapat mengidentifikasi patogen di mana saja di dunia dengan cepat, berbagi informasi kepada ilmuwan global untuk dikembangkan," katanya.
Terkait kebutuhan diagnostik, kata Budi, Indonesia perlu menyelaraskan standar protokol kesehatan global. Berkaca pada perjalanan pandemi Covid-19, pergerakan tenaga kerja dan barang terhenti akibat kebijakan lockdown di sejumlah negara.
"Pandemi mengakibatkan krisis ekonomi dan kemudian bisa menjadi krisis sosial atau politik," katanya.
Untuk itu, G20 bidang kesehatan perlu mendefinisikan dana, protokol kesehatan global untuk pandemi di masa depan, kata Budi menambahkan.Tujuan terakhir, kata Budi, G20 perlu memperluas manufaktur global dan fasilitas penelitian untuk memastikan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, tidak goyah akibat dampak pandemi.
Sementara itu, agenda pertemuan menteri kesehatan dan keuangan G20 yang berlangsung di Keraton Ballroom Hotel Marriot Yogyakarta dihadiri secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, delegasi Bank Dunia, Global Fund, GISAID. Mayoritas menteri keuangan negara G20 hadir secara daring dalam kegiatan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika