PKS-Nasdem Bersepakat, Prospek Kekuatan Baru Poros Koalisi Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Amri Amrullah

Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menggelar pertemuan ihwal penjajakan koalisi untuk pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, kedua partai menyepakati tiga kesepahaman yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate.

Pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kedua adalah menjadikan Pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa.

"Tiga, menyepakati persiapan kerjasama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama," ujar Johnny membacakan tiga hasil kesepahaman antara Partai Nasdem-PKS di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi pertemuan ini dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kedua partai untuk terus berkomitmen pada kesepakatan ini," sambungnya.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berharap komunikasi kedua partai ini menjadi awal yang baik untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Terutama terkait konsolidasi kedua partai untuk menyambut Pemilu 2024 yang tak kurang dari hari lagi.

Kedua partai juga berupaya membangun kesadaran politik yang baik untuk masyarakat jelang Pemilu 2024. Terutama untuk tetap menjaga semangat solidaritas persatuan dan kesatuan anak bangsa yang mempunyai hak pilih.

"Suasana yang jauh lebih membanggakan dan memberikan juga gambaran kepada bangsa-bangsa lain bahwa bangsa Indonesia sebenarnya amat siap menghadapi pemilu yang bebas pada tahun 2024 yang akan datang," ujar Surya.

Sementara itu, Presiden PKS Akhmad Syaikhu mengatakan, bahwa dalam pertemuan hari ini membuat PKS dan Partai Nasdem menghasilkan semakin banyak persamaan. Hal tersebut diharapkannya bermuara pada titik temu untuk agenda yang lebih besar lagi, yakni Pemilu 2024.

"InsyaAllah, mudah-mudahan dari langkah baik ini, dengan niat yang baik ini untuk memperbaiki negeri kita, mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk memudahkan kebersamaan, kolaborasi membangun negeri lebih baik," ujar Syaikhu.

Koalisi PKS dan Nasdem, jika nantinya benar-benar terealisasi dinilai bisa menjadi motor kekuatan poros baru koalisi di Pilpres 2024. Hal ini dikarenakan beberapa nama capres dari PKS yang semakin menguat, seperti nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga masuk dalam salah satu kandidat capres Partai Nasdem.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro menilai, pergerakan PKS pasca-rapimnas untuk berkomunikasi dengan Nasdem yang berlangsung pada hari ini, semakin menguatkan kemungkinan prospek terbentuknya poros baru. Apalagi kedua partai di tingkat akar rumput memiliki kesamaan, soal sosok capres di diri Anies Baswedan.

"Walaupun kans PKS merapat ke Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya, PKB dan Gerindra), masih terbuka, namun pengalaman tak baik di Pilpres 2019 ketika Gerindra merapat ke istana dan di DKI Jakarta soal jatah wakil gubernur, tampaknya masih meninggalkan luka yang belum pulih sepenuhnya," ungkap dia.

Hal lainnya, Agung melihat, disebabkan oleh elektabilitas Anies yang jauh mengungguli Prabowo di survei internal kader PKS. Dan harus diakui, nama Anies ini diyakini bisa membawa efek ekor jas (coattail effect) lebih besar ke PKS. Jauh lebih besar ketimbang PKS mendukung Prabowo dengan Gerindra yang sudah sangat solid.

Realitas politik koalisi baru Nasdem-PKS itu bila terwujud, menurut Agung, tentu hanya meninggalkan pekerjaan rumah soal melengkapi presidential threshold 20 persen. Yakni memastikan minimal satu partai lagi sebagai mitra koalisi agar ambang batas pencapresan bisa terpenuhi. 

"Dan pada tahap ini kemungkinan terbesarnya ada di Partai Demokrat yang sudah menanti perjodohan dengan PKS-Nasdem," ungkapnya. 

Problemnya, kata Agus, apakah PKS-Nasdem sepakat untuk membawa nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies, sebagai syarat untuk memenuhi misi Partai Demokrat yang sejak awal mengusung sang ketum ikut Pilpres 2024. Faktor AHY itu menurutnya, masih menjadi misteri dan mungkin membutuhkan waktu untuk disepakati bersama.

Namun setidaknya, Agung yakin, sosok Anies bisa diterima sebagai figur capres tak memiliki masalah dengan Partai Demokrat, AHY, maupun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Malahan, Anies merangkum sejarah manis karena terlibat Konvensi Capres Demokrat saat menyambut Pilpres 2014 lalu.

"Akhirnya drama dan dinamika koalisi pasca-rapimnas PKS ini akan memberi latar bagi konstelasi politik secara nasional beberapa waktu ke depan," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika