Bupati: Himpitan Ekonomi Akar Stunting di Bekasi

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan himpitan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan menjadi akar stunting atau gagal tumbuh kembang pada balita dan anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Harus segera diidentifikasi, dari puluhan desa itu, mana keluarga-keluarga yang akan ditanggulangi dan kita cegah," kata Dani di Cikarang, Jumat (15/7/2022).

Dia mengatakan, perlu kerja keras lintas sektoral dan satuan tugas untuk dapat menurunkan tujuh persen angka stunting pada tahun ini. Ia menyatakan bagi keluarga yang masuk katagori ditanggulangi diartikan di dalam keluarga sudah ada atau terindikasi stunting.

"Kalau yang cegah berarti yang masa subur, yang nanti akan hamil melahirkan, ini harus diperbaiki kondisi gizinya, lingkungannya, air bersih dan sanitasinya," kata dia.

Bagi keluarga yang masuk kategori miskin dan stunting, nantinya akan diikutkan pelatihan serta peningkatan keterampilan kerja dan penyertaan modal atau mendapatkan bantuan program keluarga harapan dari Dinas Sosial jika tidak bisa melakukan aktivitas seperti pada umumnya. "Seperti misalnya mereka punya kelemahan difabel atau karena kesehatan yang buruk, maka kita harus menyubsidi kepala keluarga yang seperti itu, apalagi kalau dia masih punya anak dalam masa tumbuh-kembang," kata Dani.

Ia juga memastikan program-program untuk penurunan stunting di Kabupaten Bekasi tepat sasaran yakni untuk keluarga yang menjadi fokus penurunan stunting. "Nanti harus dicek, keluarga tersebut sudah punya program apa, apakah PKH, bantuan tunai lalu apa lagi? Kalau belum itu kita perhatikan," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun ini fokus menurunkan tingkat stunting di 76 desa yang berlokasi di 19 kecamatan melalui pengintegrasian program penurunan stunting dengan pengentasan kemiskinan. Menurut dia, pendidikan dan pemahaman kesehatan bagi para ibu yang masuk kategori keluarga rawan stunting diperlukan untuk mencegah peningkatan angka kasus.

"Saya minta tim penggerak PKK, DPPKB, DP3A bisa meluncurkan program yang bisa meningkatkan pengetahuan ibu dalam rangka melahirkan dan menumbuhkembangkan anak," ucapnya.

Selain itu program pendukung seperti perbaikan rumah tidak layak huni serta program sistem pengelolaan air limbah domestik juga akan difokuskan kepada keluarga rawan stunting demi perbaikan kualitas hidup keluarga sasaran.

Pelaksana tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Entah Ismanto mengatakan, perlu penyusunan bahan penguatan regulasi agar percepatan penurunan angka stunting dapat terwujud. "Langkah ini diperlukan untuk optimalisasi peran tim penggerak penurunan stunting baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika