Wagub Jabar Belum Yakin Anak di Tasikmalaya Meninggal karena Bullying

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menggelar rapat dengan mengundang aparat terkait dan juga komunitas. Rapat ini untuk membahas bullying seorang anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

"Kami ditugaskan oleh Pak Gubernur Jabar, (Ridwan Kamil) untuk menggelar rapat. Ini semua sebagai bentuk perhatian Pak Gubernur (Ridwan Kamil) terhadap masalah anak yang ada di Jabar," ujar Uu kepada wartawan, di Gedung Sate, Senin (25/7).

Menurut Uu, jangan sampai ada kejadian di Jabar, tapi Pemprov tidak mengambil langkah-langkah atau pun membiarkan. Sehingga, terjadi dan terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak.

Namun, Uu sendiri belum yakin kalau anak korban bully di Tasikmalaya tersebut meninggal karena korban bullying. "Seandainya ini dijadikan korban atau bullying anak tapi belum pasti, saya belum bisa mengambil kesimpulan apakah ini kematiannya karena medis, penyakit, ataupun karena bullying, kami belum bisa menyebut," paparnya.

Menurut Uu, yang berhak menyampaikan adalah pihak aparat penegak hukum atau kepolisan. "Mau kapan, di mana, itu mungkin pada saatnya nanti," katanya.

Jadi sekarang, kata dia, harus digarisbawahi dulu, belum ada sebuah kepastian tentang itu.  Sekalipun ada data-data tentang rekam medis atau yang lainnya yang sudah diterima pihaknya tapi belum waktunya. 

"Karena belum haknya kami menyampaikan hal yang semacam itu," katanya.

Uu menegaskan, kegiatan kali ini sebagai bentuk perhatian Gubernur terhadap anak-anak di Jabar. Karena memang Jabar sudah diberikan penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagai Provinsi Layak Anak. 

"Maka, karena kami sudah mendapatkan predikat seperti itu, kami berat untuk memegang mempertahankan predikat itu. Maka, kami semakin perhatian, fokus terhadap anak termasuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan hari ini salah satunya adalah yang dilakukan," paparnya.

Terkait kasus bullying anak di Tasikmalaya, Uu mengayakan, yang saat ini sudah ada progress yang diawali oleh instansi-instansi terkait telah berkoordinasi cukup bagus. "Luar biasa antara Pemkab Tasikmalaya bahkan RT dan RW pun begitu pun begitu sigap sebelum ini ke mencuat publik sudah mengadakan action," katanya.

Kemudian, kata dia, KPAID Tasikmalaya, P2TP2A juga sangat luar biasa dan UPTD PPA mengadakan pendampingan. Bahkan pihak kepolisan pun sudah bergerak cepat. "Dan Insyaallah hasilnya maksimal," katanya.

Tetapi, kata dia, ada sebuah harapan dan keinginan pertama, jangan sampai ada bullying korban selanjutnya dari kasus ini. Kedua, tidak ada dan tidak mau ada bullying yang selanjutnya.

"Seandainya ini kejadian semacam ini tolong yang lain tidak boleh ada yang terjadi lagi. Maka diharapkan dan dalam keputusan ini harus benar-benar keputusan yang terbaik bagi anak," katanya.

Karena, kata dia, niatnya baik tetapi kalau keputusan yang tidak baik, takutnya ada hal yang tidak baik ke depannya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, ini harus benar-benar ada sebuah pemikiran dan pemahaman dan tidak lepas dari  kebijaksanaan.

"Saya selaku pribadi tadi menyampaikan dsaat akan mengambil keputusan tolong ada koordinasi dengan pihak-pihak yang lain termasuk KPAID dan TP2P2A, dan juga kepada Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur sangat konsen, kami tidak berharap tahu-tahu ada sebuah keputusan, Pak Gubernur tahu dari luar. Wajar, karena beliau adalah pimpinan kita. Dikasih tahu lebih awal," paparnya.

Uu juga berharap, dengan kejadian ini  semua mengambil hikmahnya. Kasusnya, viral sehingga masyarakat yang lain tahu kalau mengolok-olok ternyata ada akibat hukum.

"Mudah-mudahan masyarakat baca, anak-anak baca sehingga tidak terjadi lagi bullying terhadap anak yang lain atau sesama teman," katanya.

Uu menilai, hikmah kedua dari kejadian ini adalah seluruh desa dan kelurahan di Jabar untuk segera memproklamasikan diri menjadi desa dan kelurahan layak anak, bagi mereka yang belum. "Bagi yang sudah tolong ditingkatkan kembali perhatian terhadap anak baik dari segi sarana dan prasarana dan lainnya. Kemudian hikmah yang ketiga, KPAID untuk segera dibentuk karena belum semua daerah ada. Denger-denger baru 17 daerah yang ada," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika