Israel Tingkatkan Aktivitas Pemukiman

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sumber-sumber pejabat senior Palestina memgatakan, pemerintah Israel mempercepat kegiatan pemukiman di Tepi Barat. Ini dilakukan untuk mendapatkan suara dari partai-partai sayap kanan menjelang pemilihan parlemen Israel pada 1 November.

“Pemerintah sementara Perdana Menteri Yair Lapid telah meningkatkan rencana untuk menjajah tanah Palestina dan membangun ratusan unit permukiman lainnya,” kata mereka dilansir dari Arab News, Senin (15/8/2022).

Direktur Urusan Pemukiman di Tepi Barat utara yang berafiliasi dengan Kantor Kepresidenan Palestina, Ghassan Daglas, mengatakan Perdana Menteri Lapid percaya bahwa aksesnya ke kekuasaan dan keberhasilan partainya dalam pemilihan yang akan datang, adalah dengan mengorbankan tanah dan darah Palestina.

“Dari perang di Gaza hingga pembunuhan di Nablus untuk penyitaan tanah Palestina dan persetujuan pendirian pemukiman, kita tidak tahu apa langkah selanjutnya ke arah ini,” kata Daglas.

Daglas mengatakan bahwa Lapid telah mempercepat pelaksanaan rencana pemukiman karena mendekati pemilihan Israel.

“Setelah para pemimpin Israel mengklasifikasikan permukiman antara permukiman strategis dan yang terisolasi, kebijakan mereka sekarang adalah membangun pemukiman di antara setiap permukiman dan mengepung kota-kota Palestina dan mengisolasi mereka dengan sabuk pemukiman yang membentang secara geografis dan memotong batas geografis keterhubungan mereka,” ujarnya.

Pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, meningkat drastis di bawah pemerintahan koalisi Israel yang baru saja dibubarkan. Persentasenya mencapai 62 persen dibandingkan kepemimpinan Benjamin Netanyahu sebelumnya.

Aktivitas pemukiman di Tepi Barat berkembang selama masa kekuasaan mantan Presiden AS Donald Trump, meskipun itu dianggap ilegal menurut hukum internasional dan mengancam solusi dua negara bagi Palestina untuk mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan 1967. 

Pemukiman Israel di Wilayah Palestina adalah program yang disetujui oleh semua pemerintah Israel, karena mereka berharap dapat mencapai 1 juta pemukim di Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 2025. Jumlah saat ini adalah 650 ribu di Tepi Barat dan 150 ribu di Yerusalem Timur, tinggal di 160 pemukiman dan 126 pos di area terbangun yang merupakan 1,6 persen dari total wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Pada Sabtu, Kantor Nasional untuk Mempertahankan Tanah dan Menentang Permukiman mengatakan, bahwa otoritas Israel baru-baru ini menyetujui rencana untuk membangun pemukiman baru di 259 dunum tanah Palestina milik kota Deir Istiya di provinsi Salfit.

“Rencana tersebut menyerukan pembentukan 381 unit pemukiman di pemukiman baru dan bangunan umum, area terbuka dan jalan-jalan untuk menghubungkan pemukiman baru dengan perimeter luarnya,” kata Kantor Nasional dalam sebuah laporan.

Pemukiman baru ini terletak di tengah pemukiman “Revava” di sebelah timur dan “Kiryat Netiavim” di sebelah barat. Hal ini menunjukkan niat penguasa pendudukan untuk membuat blok pemukiman baru yang mencakup tiga pemukiman di samping pemukiman industri "Burkan" di selatan.

Kegubernuran Salfit, berpenduduk 70 ribu jiwa yang tersebar di 19 wilayah, telah mengalami perluasan proyek permukiman di wilayah tersebut sejak 1975. Rencana perluasan yang berfokus pada menghubungkan pantai Palestina ke Lembah Yordan.

Lokasi kegubernuran yang strategis telah membuatnya menjadi sasaran pendudukan Israel, yang menyita sebagian besar tanah dengan 24 blok pemukiman di sekitar Salfit, yang terbesar adalah pemukiman “Ariel”, yang dihuni oleh sekitar 25 ribu pemukim.

Ini adalah pemukiman terbesar kedua di Tepi Barat setelah pemukiman "Maalem Adumim" di pinggiran Yerusalem. Kota-kota dan desa-desa di Kegubernuran Salfit sedang mengalami kesulitan karena praktik pendudukan.

Kesengsaraan rakyat Palestina diperparah dengan eskalasi laju pemukiman, tembok isolasi rasial, dan pencemaran lingkungan akibat limbah pemukiman, terutama kawasan industri, dan pencurian lahan pertanian, sumber air tanah, dan penghapusan sejarah dan fitur keagamaan, kata laporan itu.

Ia menambahkan bahwa otoritas pendudukan juga mempercepat pembangunan lebih banyak unit pemukiman di tanah Palestina di Lembah Yordan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika