Sandiaga: Ekonomi Kreatif akan Jadi Kekuatan Baru Ekonomi Nasional
Potensi ekonomi digital Indonesia sangat tinggi bahkan yang tertinggi di ASEAN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sektor ekonomi kreatif akan menjadi kekuatan baru ekonomi nasional. Pasalnya, sektor ini telah ditopang dengan digitalisasi yang masif dan memberikan peluang terbukanya lapangan pekerjaan masyarakat.
Ia mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia sangat tinggi bahkan yang tertinggi di kawasan ASEAN. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun ini naik hampir 50 persen dibanding tahun 2021.
"Ditargetkan naik hingga 146 miliar dolar AS di tahun 2025," kata Sandiaga, Selasa (16/8/2022).
Untuk mencapai angka tersebut, digitalisasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satunya para pelaku ekonomi kreatif khususnya UMKM didorong untuk dapat onboarding ke e-commerce.
Berdasarkan data, nilai transaksi e-commerce Indonesia di tahun 2021 sebesar Rp 401 triliun dan diperkirakan meningkat hingga Rp 526 triliun di tahun ini. "Pemerintah juga terus mendorong melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Targetnya 30 juta UMKM onboarding ke digital di tahun 2023. Saya titip untuk pelaku UMKM agar terus berinovasi, berani mengambil risiko, selalu adaptif, memiliki soft skill dan juga prinsip kerja 4AS yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi menjelaskan, saat ini sudah terdapat 100 UMKM yang tergabung di dalam OK OCE Mall di platform e-commerce Bhinneka.com. Ia mengajak lebih banyak UMKM untuk bisa bergabung dan segera melakukan onboarding ke digital.
Selain di OK OCE dan Bhinneka, UMKM yang tergabung nantinya juga akan masuk dalam platform Aronawa.
"Jadi tiga platform ini teman-teman akan mendapatkan. Tiga-tiganya terakses oleh semua masyarakat di Indonesia. Dan khususnya lagi, yang paling luar biasa adalah pengadaan di pemerintah karena OK OCE mall ini masuk dalam platform 'Bela' singkatan dari belanja langsung pengadaan," kata Iim Rusyamsi.
Ia pun mencatat, setidaknya ada Rp 400 triliun dana kementerian/lembaga yang anggarannya harus diserap oleh UMKM atau 40 persen dari APBN. Hal itu sudah menjadi ketetapan keputusan Presiden bahwa belanja APBN negara kita harus belanja langsung ke UMKM.
"Jadi sayang kalau teman-teman tidak bergabung," kata Iim.
Sementara Chief of Commercial and Omnichannel Bhinneka sekaligus Founder & CEO Aronawa, Vensia Tjhin, mendorong agar pelaku UMKM berani naik kelas dan masuk ke pasar pemerintahan dan korporasi.
"Ini adalah satu potensi market yang besar. Saya percaya bahwa memang tidak semua UMKM ingin melayani korporasi dan pemerintah, tetapi bahwa ketika kita ingin lebih maju lebih besar sebetulnya melayani korporasi dan pemerintah itu memiliki sustainability business," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika