Pushilin: Perjuangan Donetsk untuk Merdeka Serupa dengan Korea Utara
Pemimpin Donetsk ingin jalin kerja sama dengan Korea Utara.
AP/AP
Pemimpin Donetsk, Denis Pushilin. Menurut Pushilin, kerja sama bilateral dengan Korea Utara akan menguntungkan kedua belah pihak.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Reiny Dwinanda
REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Pemimpin wilayah separatis Donetsk, Denis Pushilin, ingin mengembangkan kerja sama bilateral dengan Korea Utara. Pushilin telah mengutarakan permintaan tersebut melalui surat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Baca Juga
Kantor berita negara KCNA melaporkan, Pushilin menulis surat untuk memberikan selamat kepada Kim dalam perayaan hari pembebasan Korea pada 15 Agustus. Dalam surat itu, Pushilin menyoroti upaya rakyat Donbas untuk meraih kemerdekaan dan keadilan yang serupa dengan perjuangan rakyat Korea Utara.
"Orang-orang di wilayah Donbas juga berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasan dan keadilan seperti yang dilakukan rakyat Korea 77 tahun yang lalu," kata laporan KCNA mengutip surat Pushilin.
"Pesan tersebut menyatakan keyakinan bahwa kerja sama bilateral yang sama-sama menguntungkan kepentingan rakyat kedua negara akan dicapai antara Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Demokratik Korea," kata laporan KCNA.
Pushilin sebelumnya mengatakan, dia berharap dapat melakukan "kerja sama yang bermanfaat", terutama dalam peningkatan perdagangan dengan Korea Utara. Para pejabat dari Korea Utara, Rusia, dan daerah-daerah separatis di Ukraina telah membahas pengiriman pekerja dari Korea Utara.
Pada Juli, Korea Utara mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR) di wilayah Donbas Ukraina timur, sebagai negara merdeka. Langkah itu membuat Korea Utara menjadi negara ketiga, setelah Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.
Sejak itu, Ukraina segera memutuskan hubungan dengan Pyongyang. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2017, yang didukung Rusia, menuntut agar semua negara memulangkan semua pekerja Korea Utara pada Desember 2019. Langkah ini diambil untuk menghentikan mereka mendapatkan mata uang asing terkait program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler