Evakuasi Wajib Warga Ukraina di Wilayah Donetsk

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memerintahkan evakuasi wajib bagi orang-orang yang tinggal di wilayah Donetsk timur. Dalam pidato televisi pada Sabtu (30/7/2022) larut malam, Zelenskyy mengatakan, ratusan ribu orang yang masih berada di zona pertempuran di wilayah Donbas.

"Semakin banyak orang meninggalkan wilayah Donetsk sekarang, semakin sedikit orang yang akan dibunuh oleh tentara Rusia," kata Zelenskyy, seraya menambahkan bahwa penduduk yang dievakuasi akan diberikan kompensasi.

Zelenskyy mengatakan, ratusan ribu orang masih tinggal di daerah Donbas yang menjadi medan pertempuran dengan pasukan Rusia. "Banyak yang menolak pergi tapi tetap harus dilakukan. Jika Anda memiliki kesempatan, tolong bicara dengan mereka yang masih berada di zona pertempuran di Donbas. Tolong yakinkan mereka bahwa, mereka perlu untuk pergi sekarang," ujarnya.

Secara terpisah, media domestik Ukraina yang mengutip Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk mengatakan, evakuasi perlu dilakukan sebelum musim dingin dimulai karena pasokan gas alam di kawasan itu telah hancur. Ini bukan pertama kalinya pihak berwenang Ukraina meminta warga sipil untuk mengevakuasi daerah yang mereka kuasai di Donetsk. Mantan Duta Besar AS untuk Ukraina, John Herbst, mengatakan kepada Reuters, seruan evakuasi ini kemungkinan karena ekspektasi pertempuran yang lebih berat daripada kekurangan bahan bakar.  

"Saya tidak tahu mengapa Zelenskyy mengeluarkan seruan itu. Yang saya tahu adalah bahwa telah terjadi pertempuran sengit di Donetsk. Rusia merebut (tetangga) Luhansk (oblast) beberapa minggu yang lalu. Saya memperkirakan pertempuran sengit terjadi lebih lanjut di Donetsk," ujar Herbst.

Herbst mengatakan, dia tidak mengharapkan Rusia untuk merebut sisa wilayah Donetsk yang dikuasai Ukraina. Karena Rusia membutuhkan jalur logistik yang lebih panjang. Selain itu, Ukraina bisa menggunakan artileri jarak jauh dan sistem roket yang disediakan oleh Amerika Serikat dan negara lainnya.  

Sebelumnya pada Sabtu, militer Ukraina mengatakan, lebih dari 100 tentara Rusia telah tewas dan tujuh tank hancur dalam pertempuran di selatan pada Jumat (29/7/2022). Termasuk wilayah Kherson yang menjadi fokus serangan balasan Kiev. Kherson menjadi mata rantai utama bagi Moskow.

Lalu lintas kereta api ke Kherson di atas Sungai Dnipro telah dipotong. Hal ini berpotensi semakin mengisolasi pasukan Rusia di sebelah barat sungai dari pasokan di Krimea yang diduduki dan timur.  Di selatan kota Bakhmut, militer Ukraina mengatakan, pasukan Rusia berhasil membangun kendali atas pemukiman Semyhirya dengan menyerbunya dari tiga arah.

"Mereka memantapkan dirinya di pinggiran pemukiman," kata laporan militer Ukraina, merujuk pada pasukan Rusia.

Pejabat pertahanan dan intelijen dari Inggris menggambarkan, pasukan Rusia berjuang untuk mempertahankan momentum.  Ukraina telah menggunakan sistem rudal jarak jauh yang dipasok Barat untuk merusak tiga jembatan di Dnipro dalam beberapa pekan terakhir, sehingga memotong kota Kherson. Menurut penilaian pejabat pertahanan Inggris, hal ini membuat Angkatan Darat ke-49 Rusia sangat rentan di tepi barat sungai.

Gubernur pro-Ukraina wilayah Kherson, Dmytro Butriy, mengatakan, pertempuran terus berlanjut di banyak bagian wilayah itu. Distrik Berislav, yang terletak tepat di barat laut pembangkit listrik tenaga air Kakhovka, sangat terpukul oleh perang.

"Di beberapa desa, tidak ada satu rumah pun yang dibiarkan utuh, semua infrastruktur hancur, orang-orang tinggal di ruang bawah tanah," ujar Butriy di Telegram.

Pada Jumat, Inggris menggambarkan, pemerintah Rusia sebagai "semakin putus asa", setelah kehilangan puluhan ribu tentara dalam perang.  Kepala badan intelijen asing MI6 Inggris, Richard Moore menambahkan, Rusia telah "kehabisan tenaga." Sementara Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu menerbitkan daftar 50 tawanan perang Ukraina yang tewas dan 73 terluka dalam serangan militer Ukraina dengan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) buatan AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika