Kenaikan Harga Pertalite di Saat Masyarakat Belum Sepenuhnya Pulih Secara Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Intan Pratiwi, Amri Amrullah, Antara

Sinyal mengenai rencana kenaikan harga BBM Pertalite semakin jelas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite pekan depan.

Menurut Luhut dalam acara Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dipantau secara daring, Jumat (19/8/2022), Presiden Jokowi telah mengindikasikan pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga solar dan Pertalite di harga saat ini. "Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya.

Luhut mengakui Indonesia sudah cukup baik menjaga laju inflasi di level yang terkendali saat ini. Inflasi Indonesia pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi Indonesia masih lebih rendah dari sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen, Uni Eropa sebesar 8,9 persen, bahkan Turki sudah mencapai 79,6 persen.

Namun, capaian inflasi ini melebihi dari batas atas sasaran tiga persen plus minus satu persen. Luhut pun telah meminta timnya untuk membuat modeling kenaikan inflasi. Menurut dia, meski saat ini masih tergolong terkendali, laju inflasi akan sangat bergantung pada kenaikan solar dan Pertalite yang masih disubsidi pemerintah.

Ia pun meminta masyarakat untuk bersiap untuk kemungkinan adanya kenaikan harga BBM. Pasalnya, pemerintah juga harus menekan terus meningkatnya beban subsidi di APBN.

"Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap-siap," pintanya.

Luhut mengungkapkan, kenaikan harga Pertalite dan solar menjadi satu dari sejumlah strategi untuk bisa menekan beban subsidi, selain pengurangan mobil-mobil berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik, dan implementasi B40. "Subsidi kita kemarin Rp 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah, tadi dengan pengurangan mobil-mobil combustion, diganti dengan listrik, kemudian B40, serta menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan solar," katanya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM pun membenarkan bahwa volatilitas harga minyak dunia membuat pemerintah harus mengambil keputusan dalam harga jual BBM. Kata dia, pemerintah tetap waspada atas lonjakan harga minyak dunia pada kuartal empat ini mengingat demand minyak masih tinggi untuk listrik.

"Terutama di negara yang ada musim dinginnya, permintaannya pasti naik dan akan mempengaruhi harga. Kita harus antisipasi ini," ujar Arifin, Jumat (19/8/2022).

Kenaikan harga Pertalite dipastikan akan berimbas ke banyak hal, terutama harga barang dan pangan. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan ketika harga Pertalite naik, maka mekanisme pasar pasti langsung akan berjalan. "Sehingga ketika harga harga naik, pengendalian inflasi susah dilakukan," ujar Faisal.

Faisal menjelaskan efek domino dari kenaikan harga BBM bahkan bisa menyasar kepada penyaluran kredit. Sebab, jika inflasi sudah tinggi maka Bank Indonesia bukan tidak mungkin mempercepat kenaikan suku bunga maupun menaikkan acuan suku bunga.

Baca juga : Ekonom: Kenaikan Harga BBM Picu Jumlah Orang Miskin Baru

"Kalau sudah dinaikkan, dampaknya ke mana mana. Kalau inflasi sudah tinggi otoritas moneter maka menaikan tingkat suku bunga lebih cepat atau lebih tinggi kalau inflasinya di atas 6 persen. Maka, efek domino kan ke penyaluran kredit usaha dan instrumen lain," ujar Faisal.

Jika pemerintah berdalih untuk membuat jaring pengaman sosial, menurut Faisal ini agak sulit. Sebab, dengan adanya jaring pengaman sosial sama saja memindahkan subsidi ke bansos. "Dan ini sebenarnya tidak cukup. Karena real incomenya turun dan daya beli pasti juga turun," ujar Faisal.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai memang mau tidak mau pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat yang terdampak atas kenaikan harga Pertalite ini. "Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19," ujar Mamit.

Mamit mengingatkan pemerintah, jika tidak ada langkah preventif maka gejolak akar rumput tak terelakkan. "Aksi penolakan saya kira akan banyak dilakukan oleh elemen masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengendalikan dari dampak sosial tersebut. Apakah bisa segera di amankan atau akan berkelanjutan," tambah Mamit.

Mamit menjelaskan kenaikan harga Pertalite akan menggerus daya beli masyarakat. Sebab, kenaikan BBM pasti turut mengerek harga barang serta harga jasa yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain itu, di tengah kondisi tersendatnya kenaikan upah maka akan semakin meningkatkan beban ekonomi masyarakat.

"Tuntutan kenaikan upah pasti akan terjadi seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung. Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita," ujar Mamit.

Baca juga : Anggota DPR Minta Pemerintah tidak Naikkan Harga BBM

Rencana pemerintah menaikkan harga Pertalite harus dibarengi dengan kebijakan komprehensif dalam penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi. Hal ini ditekankan Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari agar kebijakan kenaikan subsidi tidak menimbulkan dampak ekonomi yang besar di masyarakat.

Ia merujuk pidato Presiden Joko Widodo soal RAPBN 2023, soal patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023 sebesar 90 dolar AS per barel. Menurut Diah Nurwitasari di tengah konflik global, ICP masih sangat rentan meningkat, karena itu pemerintah perlu mengawal secara ketat harga patokan tersebut.

Soal anggaran subsidi dalam RAPBN sebesar Rp 502 triliun, legislator asal dapil Jabar II ini menyebut, subsidi tujuan menjaga kestabilan ekonomi. "Jangan sampai subsidi yang sudah berlangsung seketika dihapuskan tanpa pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Diah.

Kebijakan komprehensif yang dimaksud adalah efektifitas dan efisiensi penyaluran subsidi. Termasuk pengawasan, dan penegakkan hukum berkaitan dengan subsidi, serta alternatif yang dapat mengurangi dampak luas kenaikan BBM.

"Karena bagaimana pun kenaikan harga BBM akan memberi dampak yang luas terhadap perekonomian rakyat kecil. Apalagi, saat ini akan ada migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite," terangnya.

Baca juga : Pertamina: Harga Pertalite Masih Rp 7.650

Sejak awal, ungkap dia, fokus DPR bersama pemerintah ada pada pemulihan perekonomian masyarakat pascapandemi, yang faktanya belum pulih sepenuhnya. Kemudian terjadi kenaikan harga BBM, maka dikhawatirkan akan memberikan dampak luas, seperti kenaikan harga-harga barang.

Sehingga Diah berharap pemerintah harus melakukan perhitungan yang sangat cermat di sini. "Jangan sampai kebijakan menaikkan BBM seolah menjadi solusi atas satu hal, tapi kemudian menjadi beban bagi hal lainnya," papar Diah.

Menurut Diah, harga minyak mentah dunia selalu menjadi sumber yang mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia. Kondisi perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menjadi faktor yang membuat ICP terus meningkat.

Sementara soal lifting minyak bumi dan gas, Indonesia masih jauh dari target. Ia mendesak agar pemerintah mengoptimalkan lifting ini sekaligus mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan sebagai target masa depan (EBET).

Ikuti Whatsapp Channel Republika