Jokowi Minta Kenaikan BBM Benar-Benar Diperhitungkan

Kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap seluruh kebutuhan masyarakat.

Republika/Thoudy Badai
Kendaraan mengantre saat mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana menaikan harga subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar imbas dari beban subsidi negara yang besar.
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait wacana kenaikan harga jual BBM jenis pertalite. Ia mengaku, tengah menginstruksikan jajarannya untuk benar-benar memperhitungkan kenaikan harga pertalite.


"Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8).

Jokowi menjelaskan, kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, keputusan ini harus benar-benar dikalkulasi dampaknya sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan juga pertumbuhan ekonomi.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," ucap dia.

Saat ditanya apakah akan naik dalam waktu dekat, Jokowi enggan menjawabnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana terkait jadi tidaknya kenaikan harga jual BBM jenis RON 90 atau Pertalite akan diumumkan oleh Presiden pada pekan ini. Signal kenaikan harga makin menguat dengan dalih APBN yang tak lagi mampu menopang subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa pekan ini Presiden akan mengumumkan terkait kebijakan Pertalite. "Minggu depan presiden yang akan umumkan tentang apa dan bagaimana kenaikan harga BBM," ujar Luhut, Jumat (19/8).

Luhut juga menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia dan konsumsi Pertalite yang kian meningkat membuat tekanan terhadap APBN. Dia mengatakan, sampai saat ini subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp 502 triliun.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin mempertahankan terus demikian karena BBM kita juga harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita. Kita harus siap siap, karena beban subsidi sudah Rp 502 triliun," ujar Luhut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM pun membenarkan bahwa volatilitas harga minyak dunia membuat pemerintah harus mengambil keputusan dalam harga jual BBM. Kata dia, pemerintah tetap waspada atas lonjakan harga minyak dunia pada kuartal empat ini mengingat demand minyak masih tinggi untuk listrik.

"Terutama di negara yang ada musim dinginnya, permintaannya pasti naik dan akan memengaruhi harga. Kita harus antisipasi ini," ujar Arifin, Jumat (19/8).

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
Berita Terpopuler