Kota Pariaman Bentuk Satgas Penanganan PMK

REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Pemerintah Kota Pariaman  membentuk Satgas untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sekdako Pariaman, Yota Balad, mengatakan wabah PMK ini sangat merugikan pemerintah terutama para peternak hewan seperti sapi dan kerbau, serta sangat mengganggu peningkatan perekonomian di Kota Pariaman.

"Harus ada penanganan khusus supaya hewan ternak di Pariaman terbebas dari PMK," kata Yota, Jumat (26/8/2022).

Meskipun dinas terkait telah melakukan vaksinasi, Yota mengimbau masyarakat peternak di Kota Pariaman untuk tetap waspada terhadap jual beli hewan ternak atau lintas ternak yang berasal dari daerah lain yang masuk ke Kota Pariaman. Yota menyebut masyarakat di Kota Pariaman banyak mengkonsumsi daging. Sehingga, pelaksanaan pemotongan hewan ternak di Kota Pariaman harus terus kita pantau dan monitoring rutin.

Ia berharap dengan terbentuknya tim Satgas PMK Kota Pariaman ini dapat memutus mata rantai wabah PMK di Kota Pariaman, sehingga hewan ternak sapi dan kerbau di Kota Pariaman dalam kondisi sehat serta aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Dasril, mengatakan dengan munculnya wabah PMK di Kota Pariaman, terjadi penurunan tingkat produksi dan konsumsi daging dari masyarakat karena terjadi kelangkaan daging di pasaran. Selain itu, masyarakat takut mengkonsumsi daging karena adanya PMK.

Menurut data terakhir tanggal 15 Agustus 2022, hewan ternak yang terjangkit PMK di Kota Pariaman sebanyak 270 ekor dan dengan jumlah sembuh 228 sekor, potong paksa 7 ekor dengan sisa sakit sebanyak 35 ekor.

"Agar tidak terjadinya lonjakan kasus dan luasnya penyebaran penyakit ini dapat dilakukan dengan pengobatan hewan ternak yang sakit, pemberian vaksin PMK dan pembatasan keluar masuk ternak ke dan dari Kota Pariaman," ucap Dasril.

Ikuti Whatsapp Channel Republika