Trump Pertimbangkan Kembali Calonkan Diri pada Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menantu mantan Presiden Donald Trump, Jared Kushner, mengatakan, Trump mempertimbangkan untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada 2024. Kushner berpendapat, situasin di Amerika Serikat (AS) menjadi lebih baik selama Trump menjabat sebagai presiden.

“Dia benci melihat apa yang terjadi di negara ini. Di bawah kepemimpinannya ekonomi berjalan begitu baik. Dia menutup lubang ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, dan mengeluarkan kita dari pandemi dengan vaksin. Kita memiliki kedamaian di Eropa, kedamaian di dunia, dan China berada di belakang mereka," ujar Kushner, dilansir Anadolu Agency, Sabtu (3/9/2022).

Kushner menegaskan, perang di Ukraina tidak akan terjadi jika Trump masih menjabat sebagai presiden. Kushner mengatakan, Trump adalah seorang pemikir yang sangat fleksibel.

“Seperti yang saya katakan, Trump sulit untuk mengesampingkan apa pun. Dia seorang pemikir yang sangat fleksibel,” kata Kushner. 

Kushner menepis kehebohan politik atas penggeledahan FBI di properti milik pribadi Trump, di Mar-a-Lago di Florida. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan terkait dokumen rahasia negara yang diambil oleh Trump ketika lengser dari Gedung Putih.

“Sepertinya masalah dokumen ini seharusnya bisa diselesaikan antara DOJ (Departemen Kehakiman) dan dia (Trump). Saya tidak tahu apa yang dia ambil atau apa yang tidak dia ambil. Saya telah melihat banyak tuduhan yang dibuat oleh media selama yang ternyata tidak benar," ujar Kushner.

FBI menemukan lebih dari 11 ribu dokumen dan foto pemerintah selama penggeledahan pada 8 Agustus di kediaman pribadi mantan Presiden Donald Trump di Florida. Menurut catatan pengadilan yang dibuka pada Jumat (2/9/2022), FBI juga menemukan 48 folder kosong yang diberi label "rahasia".

Pembukaan catatan pengadilan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat (AS) Aileen Cannon di West Palm Beach terjadi satu hari setelah dia mendengar argumen lisan oleh pengacara Trump dan dua jaksa kontra-intelijen Departemen Kehakiman. Argumen itu terkait tentang apakah dia harus menunjuk seorang ahli untuk melakukan peninjauan hak istimewa atas materi yang diambil Trump dari Gedung Putih.

Cannon menunda keputusan apakah akan menunjuk seorang master khusus. Namun dia sepakat untuk membuka segel dua catatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman. Mantan Jaksa Agung AS William Barr, yang ditunjuk oleh Trump, mempertanyakan urgensi dari penunjukan semacam itu.

"Saya pikir pada tahap ini, karena mereka (FBI) sudah memeriksa dokumen, saya pikir itu buang-buang waktu untuk menunjuk seorang ahli khusus" kata Barr dalam sebuah wawancara di Fox News. 

Barr menentang Trump dan tidak mendukung klaim palsunya bahwa ada kecurangan dalam pemilihan presiden. Dalam wawancara itu, Barr menambahkan, dia tidak melihat bahwa ada alasan yang dibenarkan bagi Trump untuk mengambil dokumen Gedung Putih dan membawanya ke kediaman pribadinya di Florida  jika dokumen itu diklasifikasikan sebagai "rahasia".

"Sejujurnya saya skeptis terhadap klaim ini (oleh Trump) bahwa 'Saya mendeklasifikasi semuanya.'  Karena sejujurnya saya pikir itu sangat tidak mungkin dan kedua, jika dia tidak benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya dan berkata 'Dengan ini saya mendeklasifikasi semua yang ada di sini,' itu akan menjadi kecerobohan yang hampir lebih buruk daripada mengambil dokumen," kata Barr.

Salah satu catatan yang dirilis pada Jumat memberikan sedikit lebih banyak detail tentang 33 kotak dan barang-barang lain yang ditemukan FBI di Mar-a-Lago yang merupakan properti pribadi Trump. Penggerebekan FBI di kediaman pribadi Trump, sebagai bagian dari penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung terkait dugaan bahwa Trump secara ilegal menyimpan informasi rahasia negara.

FBI menemukan dokumen dengan tanda klasifikasi khusus yang bercampur dengan barang-barang lain seperti buku, majalah, dan kliping koran. FBI juga ditemukan hadiah dan pakaian.

Dari lebih dari 11 ribu catatan dan foto pemerintah, 18 dokumen diberikan label "top secret", 54 dokumen diberi label "secret" dan 31 dokumen diberi label "confendential". "Top secret" adalah tingkat klasifikasi tertinggi untuk rahasia negara yang paling dekat.

Selain itu, juga ditemukam 90 map kosong. Dari jumlah tersebut, 48 di antaranya bertanda "claasified". Sementara yang lain mengindikasikan bahwa mereka harus dikembalikan ke staf sekretaris/ajudan militer.  Tidak jelas mengapa folder itu kosong, atau apakah ada catatan yang hilang.

Catatan lain yang tidak disegel adalah pengajuan tiga halaman oleh Departemen Kehakiman yang memperbarui pengadilan tentang status peninjauan tim investigasi atas dokumen yang disita. Pengajuan tertanggal 30 Agustus itu, mengatakan para penyelidik telah menyelesaikan tinjauan awal dari barang-barang yang disita dan akan menyelidiki lebih lanjut, termasuk mewawancarai lebih banyak saksi.  

Investigasi kriminal Departemen Kehakiman berpotensi ditunda jika Cannon setuju menunjuk seorang master khusus untuk melakukan tinjauan pihak ketiga yang independen terhadap dokumen yang disita.

Namun, Cannon memberi isyarat bahwa dia mungkin bersedia mengizinkan pejabat intelijen AS untuk meninjau materi sebagai bagian dari penilaian kerusakan keamanan nasional, jika ada seorang master khusus yang ditunjuk.  

Departemen Kehakiman menentang penunjukan seorang ahli khusus. Departemen Kehakiman mengatakan, catatan tersebut bukan milik Trump dan dia tidak dapat mengklaim bahwa catatan tersebut dilindungi oleh hak istimewa eksekutif. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika