Pemerintah Harapkan Pabrikan Global Investasi Kendaraan Listrik di Indonesia
Saat ini harga kendaraan listrik masih tergolong mahal lantaran ketersediaan terbatas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Asisten Deputi Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi M Firdausi Manti mengatakan, saat ini pilihan mobil listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia masih terbatas. Dengan demikian terbuka peluang besar bagi pabrikan global untuk berinvestasi guna menambah opsi kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami dari pemerintah berharap pabrikan pabrikan atau perusahaan asing itu juga investasi di Indonesia," ujar Firdausi dalam seminar kendaraan listrik di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Firdausi mengatakan, saat ini harga kendaraan listrik masih tergolong mahal lantaran varian kendaraan yang tersedia di pasar domestik masih sangat sedikit. Beberapa model yang sudah dijual di Indonesia antara lain berjenis sedan, sport utility vehicle (SUV), dan city car dengan opsi model yang tidak terlalu banyak.
Dengan semakin banyaknya perusahaan otomotif global yang berinvestasi untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia, hal itu dinilai membuat pilihan kendaraan listrik semakin beragam. Kondisi itu dapat membuat harga kendaraan listrik semakin kompetitif.
"Kami berharap (perusahaan otomotif asing) berinvestasi di sini, membangun di sini untuk menambah varian, karena varian di kita belum banyak sehingga nanti kalau sudah bertambah variannya akan lebih banyak pilihan," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Firdausi juga menyampaikan pemerintah tengah menggodok ide untuk memberikan insentif pembelian kendaraan listrik baru untuk masyarakat. Dia mengatakan insentif yang diberikan bisa berupa pengurangan pajak kendaraan, seperti halnya insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).
Dengan adanya insentif tersebut, harga kendaraan listrik bisa ditekan sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan ramah lingkungan itu. "Misalnya pajak apa yang ditanggung pemerintah, sama kayak misalnya PPnBM kendaraan ditanggung pemerintah. Nah mungkin bisa seperti itu skemanya sehingga nanti harga itu bisa ditekan agar masyarakat bisa membeli lebih murah," kata Firdausi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika