Sekjen PBB: Pencaplokan Empat Wilayah Ukraina Tidak Memiliki Nilai Hukum
Langkah Rusia mencaplok wilayah Ukraina dikecam PBB.
REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk langkah Rusia untuk mencaplok wilayah pendudukan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang mengakui kemerdekaan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina yang direbut oleh tentara Rusia pada Jumat (30/9/2022) pagi.
"Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk," kata Guterres dikutip dari Anadolu Agency.
Referendum telah dikutuk secara luas oleh komunitas internasional, dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pencaplokan wilayah tersebut tidak akan diakui. "Itu bertentangan dengan segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diperjuangkan oleh komunitas internasional. Ini adalah eskalasi yang berbahaya. Itu tidak memiliki tempat di dunia modern. Itu tidak harus diterima," ujar Guterres.
Guterres mengatakan, setiap pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain yang diakibatkan oleh ancaman atau penggunaan kekuatan merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. Dia mendesak salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB ini untuk menghormati piagam itu dan mundur dari jurang.
"Setiap keputusan Rusia untuk maju akan semakin membahayakan prospek perdamaian," kata Guterres.
Menurut Guterres, tindakan Putin justru akan memperpanjang dampak dramatis pada ekonomi global, terutama negara berkembang. Upaya itu pun menghambat kemampuan PBB untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa di seluruh Ukraina dan sekitarnya.
Referendum terbaru untuk bergabung dengan Rusia diadakan antara 23-27 September di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang berada di bawah kendali separatis pro-Rusia dan di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia. Juru bicara Istana Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, upacara pengesahan akan diadakan di Istana Grand Kremlin pada 30 September untuk penggabungan daerah ke Rusia.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika