Israel Sambut Proposal AS Soal Sengketa Lahan Maritim dengan Lebanon

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel, Yair Lapid pada Ahad (2/10) menyambut baik proposal Amerika Serikat (AS) untuk menetapkan perbatasan laut dengan Lebanon. Lapid mengatakan, rencana Amerika untuk menyelesaikan perselisihan akan mengangkat ekonomi Israel dan meningkatkan keamanan regional.

Lapid mengatakan, proposal itu disampaikan pada akhir pekan ke Israel dan Lebanon. Lapid mengatakan, proposal AS akan memperkuat wilayah utara Israel di dekat perbatasan Lebanon, sehingga memungkinkan Israel untuk menghasilkan gas alam tambahan dan memberikan pendapatan baru ke kas nasional.

“Ini adalah kesepakatan yang memperkuat keamanan Israel dan ekonomi Israel,” kata Lapid kepada Kabinetnya.

Lapid juga mengatakan, Israel tidak akan menentang pengembangan ladang gas tambahan Lebanon yang melintasi perbatasan laut, selama Israel menerima bagian yang layak. Israel mengatakan, langkah ini akan melemahkan ketergantungan Lebanon pada Iran, dan mempromosikan stabilitas regional.

Lapid mengatakan, proposal itu sedang ditinjau oleh pejabat hukum dan pertahanan sebelum diputuskan oleh pemerintah.  Media Israel mengatakan pemungutan suara dapat dilakukan pada Kamis (6/10) mendatang.

Lebanon dan Israel secara resmi berperang sejak pembentukan negara Israel pada 1948. Kedua negara mengklaim wilayah Laut Mediterania dengan luas sekitar 860 kilometer persegi.

Penasihat senior untuk keamanan energi di Departemen Luar Negeri AS, Amos Hochstein, telah menengahi konflik antara Israel dan Lebanon. Dia mengunjungi Beirut pada September lalu. Dia menyatakan optimisme setelah bertemu dengan para pemimpin Lebanon.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Asharq Al-Awsat yang berbasis di London pada Sabtu (1/10), ketua parlemen Lebanon, Nabi Berri, mengatakan, proposal itu pada prinsipnya memenuhi tuntutan Lebanon.

Lebanon berharap untuk melepaskan produksi minyak dan gas lepas pantai saat negara itu bergulat dengan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modernnya.

Seorang pejabat Lebanon yang menghadiri pembicaraan bulan lalu mengatakan kepada The Associated Press bahwa, proposal yang diajukan oleh utusan AS memberi Lebanon hak atas ladang Qana, yang sebagian terletak di wilayah Israel.  Sebagian ladang Qana membentang jauh ke daerah yang disengketakan.  Pejabat itu menambahkan, fokus utamanya adalah bagaimana menarik garis demarkasi yang membentang di selatan Qana.  Komentar Lapid tampaknya menjadi referensi untuk kesepakatan yang muncul atas ladang Qana.

Israel mendirikan rig gas di lokasi yang ditentukan di ladang Karish.  Israel mengatakan ladang itu adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif yang diakui PBB. Sementara Libanon bersikeras Karish berada di daerah yang disengketakan.

Pada Juli, militer Israel menembak jatuh tiga drone tak bersenjata milik kelompok militan Hizbullah Lebanon, yang didukung Iran, yang terbang di atas ladang Karish. Pemimpin Hizbullah telah mengeluarkan peringatan kepada Israel atas sengketa maritim tersebut. Hizbullah mengatakan, setiap tangan yang berupaya untuk mencuri kekayaan Lebanon "akan dipotong."

Hizbullah telah berulang kali mengatakan, mereka akan menggunakan senjatanya untuk melindungi hak-hak ekonomi Lebanon.  Namun para pejabat Hizbullah mengatakan, mereka akan mendukung kesepakatan yang dicapai antara pemerintah Lebanon dan Israel.

Pada Sabtu (1/10) Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menggemakan sentimen serupa dengan para pemimpin politik Lebanon tentang proposal AS. Di menegaskan kembali bahwa, partai yang didukung Iran akan mendukung posisi kepemimpinan politik Lebanon.  

“Jika mencapai hasil yang diinginkan dan terbaik, maka itu akan menjadi hasil persatuan, kerjasama, dan solidaritas nasional,” kata Nasrallah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika