Nasdem Tegaskan Jangan Pengaruhi Presiden Reshuffle di Luar Konteks
Desakan reshuffle menteri Nasdem menguat pascapengumuman dukungan capres ke Anies.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate kembali menegaskan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengingatkan agar tak ada pihak yang mempengaruhi Jokowi untuk melakukan reshuffle di luar konteks.
“Itu hak prerorgratif Presiden. Bapak Presiden yang punya kewenangan, jangan berusaha mempengaruhi di luar konteks,” ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Johnny mengatakan, saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah. “Negara ini masih banyak tantangan,” tambah dia.
Sebelumnya pada Kamis (13/10/2022), Presiden Joko Widodo mengungkapkan, rencana perombakan kabinet atau reshuffle terhadap jajaran menterinya memang selalu ada. Kendati demikian, ia belum memutuskan kapan reshuffle terhadap para menterinya akan dilakukan.
“Rencana (reshuffle) selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi.
Desakan dilakukannya reshuffle ini disampaikan oleh para relawan Jokowi. Mereka meminta agar para menteri dari kader Partai Nasdem diganti menyusul keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Partai Nasdem memiliki tiga kader yang menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi. Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Nasdem sendiri merupakan salah satu partai koalisi di pemerintahan Jokowi. Selain Nasdem, ada PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan juga PAN.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia meyakini, Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap menteri yang merupakan antitesanya.
"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.
Jokowi, jelas Hasto, memerlukan menteri yang loyal dan solid dalam bekerja di Kabinet Indonesia Maju. Khususnya jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika