Rishi Sunak Ajak Dunia Atasi Krisis Biaya Hidup

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akan mengajak pemimpin dunia untuk berkoordinasi dalam mengatasi instabilitas ekonomi internasional dan kenaikan biaya hidup. Ajakan ini akan disampaikan di pertemuan G-20 di Bali, Indonesia.

"Tarif energi yang melonjak karena Rusia menutup keran gas mereka dan guncangan ekonomi yang diprediksi Bank Dunia akan terus terasa selama beberapa tahun ke depan," katanya dalam pernyataan pemerintah Inggris, Senin (14/11/2022).

"Perdana Menteri akan menggunakan G-20 sebagai kesempatan untuk mengkritik barbarisme (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan memaksa Rusia untuk mengatasi penderitaan global yang disebabkan kekerasan tanpa perasaan ini," tambah Inggris di pernyataan itu.

Sebelumnya dilaporkan di G20, Sunak akan menawarkan lima rencana ekonomi kepada para pemimpin negara anggota untuk menghadapi situasi tersebut. Pertama, menggunakan bantuan pemerintah secara efektif untuk memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan, baik di negara sendiri maupun secara internasional.

Kedua mengakhiri penggunaan produksi dan distribusi makanan sebagai senjata. Terkait poin kedua, Sunak menyerukan agar tindakan segera diambil untuk mendukung perdagangan makanan global guna menurunkan biaya hidup bagi semua orang dan menyelamatkan mereka yang kelaparan.

“Ini termasuk menyerukan pembaruan Inisiatif Laut Hitam pada 19 November mendatang dan komitmen bersama G20 untuk tidak pernah menggunakan produksi serta distribusi makanan sebagai senjata,” kata Sunak dalam pernyataan yang tercantum di rilis Kedubes Inggris untuk Indonesia.

Ketiga, memperkuat keamanan energi dan mengurangi ketergantungan energi Rusia. “Kita harus mengakhiri cengkeraman Rusia dalam hal energi global. Sebagai bagian dari usaha ini, kami akan bekerja sama dengan para mitra untyk membuka investasi yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi hijau,” ujar Sunak.

Keempat, membuka perdagangan global. Ini termasuk meningkatkan persetujuan perdagangan bebas bilateral dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kelima memberikan keuangan yang jujur dan transparan serta dapat diandalkan guna membantu negara berkembang tumbuh secara berkelanjutan.

“Termasuk tindakan cepat untuk membantu negara-negara miskin untuk bisa lebih baik mengelola beban utangnya dan memberikan alternatif bagi negara-negara berkembang untuk tidak meminjam dari sumber-sumber yang akan mengeksploitasi mereka,” kata Sunak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika