FKSPN Jateng Serahkan Kajian Penghitungan Upah Minimum kepada Gubernur
Persoalan ekonomi menjadi pekerjaan rumah untuk mencari cara mengatasinya.
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menyerahkan kajian tentang mekanisme penghitungan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 kepada Gubernur Ganjar Pranowo.
Ketua FKSPN Jawa Tengah Nanang Setyono saat Rapat Kerja Wilayah II mengatakan kajian yang diberikan buruh tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum tahun 2023.
Menurut dia, gubernur berpeluang untuk membuat terobosan sehingga upah minimum Jawa Tengah pada 2023 akan lebih baik. "Beri ruang bagi para bupati/wali kota untuk mengusulkan upah masing-masing karena mereka yang mengerti daerahnya," kata dia, Senin (14/11/2022).
Ia menambahkan persoalan ekonomi menjadi pekerjaan rumah untuk mencari cara mengatasi dan menghadapinya. "Dampak ekonomi ini tidak hanya dirasakan dunia usaha, namun juga buruh," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan usulan tentang besaran upah minimum 2023 sudah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja.
Meski demikian, kata dia, masih ada waktu untuk membahas besaran upah tersebut sebelum ditetapkan pada 21 November 2022. "Perlu ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha, di mana pemerintah nanti akan ada di atasnya," katanya.
Ia menambahkan kondusivitas penting untuk membangun hubungan industrial di Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika