Wapres Ma'ruf Minta Polio di Aceh Segera Diatasi Sebelum Menyebar

REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar kasus polio di Aceh harus segera diatasi sebelum menyebar lebih luas.

"Saya kira supaya segera diatasi, jangan sampai ini menjadi pandemi seperti yang dulu ya. Oleh karena itu jangan sampai kemudian menjadi banyak, melebar lagi," kata Wapres, Senin (21/11/2022)

Wapres menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai penanggulangan polio di Aceh yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) seiring dengan penemuan satu kasus di kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Pemberlakuan KLB lantaran bahaya polio bisa memicu kelumpuhan permanen bahkan hingga kematian, terutama pada anak berusia di bawah lima tahun yang belum divaksinasi polio.

"Supaya (penanggulangan) lebih teliti lagi dideteksi dan segera diatasi supaya tidak melebar, sebab kalau jadi pandemi ini menjadi masalah seperti yang pernah kita alami dulu, ada imunisasi polio sampai gerakannya nasional," ungkap Presiden.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu mengatakan Indonesia berisiko tinggi untuk penyebaran virus polio.

"Kalau kita lihat pada 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota semua masuk kriteria tinggi, high risk, cakupan vaksinasi polio rendah semua. Jadi kini ke Indonesia high risk untuk terjadinya KLB (kejadian luar biasa) polio," ujar Maxi dalam konferensi pers diikuti secara daring di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Maxi memaparkan pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan itu jenis polio tetes BOPV, atau bivalent oral polio vaccine. Vaksin tersebut untuk mencegah virus polio tipe 1 dan 2, yang diberikan selama jangka waktu empat kali per empat bulan melalui oral.

Kemudian pemberian vaksin dikombinasikan dengan Inactive Polio Vaccine (IPV) dalam sediaan injeksi, serta nanti ada booster juga di usia 9 bulan bersamaan dengan pemberian vaksin campak atau rubella.

Akan tetapi, cakupan vaksinasi OPV4 dan IPV termasuk rendah. Pada tahun 2020, cakupan OPV4 sebesar 86,8 persen dan IPV sebesar 37,7 persen. Sementara pada 2021 presentasi cakupan OPV4 menurun 80,2 persen dan IPV 66,2 persen. Sehingga, pemerintah mengejar target untuk program imunisasi anak.

Menurut Maxi, ditemukannya satu kasus polio di Aceh pada November 2022 dipengaruhi oleh tidak berjalannya vaksinasi polio baik OPV4 maupun IPV selama empat tahun berturut-turut di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Maxi mengharapkan terlibatnya PKK, juga Pemerintah Daerah secara aktif, akan meningkatkan cakupan imunisasi polio.

Ikuti Whatsapp Channel Republika