Survei: Kepercayaan ke Polri Mulai Meningkat
Peningkatan disebabkan penanganan sejumlah kasus yang dilakukan baik dan cepat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Survei yang dilakukan Indopol, pada November 2022, menyebutkan kepercayaan publik ke Polri mulai meningkat. Penyebab perbaikan kepercayaan ini adalah penanganan cepat sejumlah kasus hukum yang dilakukan Polri.
Direktur eksekutif Indopol, Ratno Sulistiyanto, mengatakan kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 60,98 persen. Angka ini meningkat dibanding tiga bulan sebelumnya berada di bawah 60 persen.
“Ada sejumlah faktor yang menyebabkan peningkatan ini,” kata Ratno, dalam siaran pers, Selasa (29/11/2022).
Faktor pertama, menurut Ratno, ada beberapa kasus hukum yang sudah ditangani oleh Polri dengan cepat dan baik. Di antaranya kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa maupun kasus Kanjuruan.
Kedua, Polri menunjukan pembenahan dan perbaikan secara internal melalui program-program untuk mengurangi persepsi publik yang negatif, seperti layanan publik dalam pengurusan SIM dan STNK secara online maupun pengurusan SKCK, selain itu adanya ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yaitu tilang eketronik yang merupakan program untuk mengurangi tindakan tilang di tempat.
Sementara terkait dengan kinerja pemerintahan, Ratno mengatakan, pemerintahan Jokowi-Makruf Amin sudah masuk di akhir tahun ke tiga masa periode kedua ini. Hasil Survei Indopol menunjukkan rapor kinerja pemerintah Jokowi-Makruf Amin di akhir tahun 2022 ini, trennya negative yakni 66.42 persen di Juni 2022 menjadi 63.99 persen di November 2022.
Menurut Ratno, hal ini linier dengan tingkat kepercayaan terhadap penegakan hukum dari 64.5 persen di Juni 2022 turun menjadi 55.12 persen di November 2022, dan upaya pembarantasan korupsi rendah dari 53.74 persen di Juni 2022 menjadi 50.24 persen di November 2022.
Namun terkait pelaksanaan demokrasi pada November ini cukup baik diangka 65.37 persen naik dari sebelumnya sebesar 64.39 persen. Selain itu kondisi ekonomi keluarga sebagian besar menyatakan semakin membaik, hanya karena kenaikan BBM dan harga barang pokok yang naik merupakan faktor yang memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
Survei ini dilakukan terhadap 1240 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. 240 tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Responden yang berhasil diwawancarai secara valid sebesar 1230, jumlah 1230 ini kemudian dilakukan analisis. Margin of error dengan jumlah sample 1230 adalah sebesar ± 2.85 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika