Belanja APBD Surabaya untuk Produk UMKM Capai Rp 1,2 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, total belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) per 25 November 2022 mencapai Rp1,2 triliun. Adapun total belanja APBD Kota Surabaya untik produk dalam negeri (PDN) pada periode yang sama mencapai Rp1,7 triliun. Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar," kata Eri, Selasa (29/11).

Eri pun mengungkapkan sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

"Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi," ujarnya.

Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.

"Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru," kata Eri.

Eri pun memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. Eri mengaku, dalam belanja kebutuhan, pihaknya mengutamakan komponen dalam negeri. Ia tidak ingin APBD justru digunakan untuk membeli barang impor.

"Kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," kata Eri.

Eri melanjutkan, pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp3 triliun untuk sektor UMKM. Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan program Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi “Rumah Padat Karya” untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR," kata Eri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika