Dinas Keamanan China Unjuk Kekuatan Cegah Protes Berkembang

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat Partai Komunis China yang berkuasa telah berjanji untuk bertindak tegas menindak kegiatan infiltrasi dan sabotase oleh pasukan musuh. Peringatan ini muncul menyusul tindakan memperketat keamanan dalam menahan demonstrasi jalanan terbesar dalam beberapa dekade oleh warga yang muak dengan pembatasan anti-virus yang ketat.

“Kita harus dengan tegas menindak kegiatan infiltrasi dan sabotase oleh pasukan musuh sesuai dengan hukum, dengan tegas menindak tindakan ilegal dan kriminal yang mengganggu ketertiban sosial dan secara efektif menjaga stabilitas sosial secara keseluruhan,” kata partai yang berkuasa di China.

Unjuk kekuatan besar-besaran pun dilakukan oleh dinas keamanan dalam upaya berusaha untuk mencegah protes lebih lanjut, Rabu (30/11/2022). Ratusan SUV, van, dan kendaraan lapis baja dengan lampu berkedip diparkir di jalan-jalan kota.

Polisi dan pasukan paramiliter melakukan pemeriksaan kartu identitas secara acak. Mereka melakukan penggeledahan ponsel terhadap warga untuk mencari foto, aplikasi yang dilarang, atau bukti potensial lainnya bahwa mereka telah mengambil bagian dalam demonstrasi.

Polisi tampaknya berusaha untuk menyembunyikan tindakan kerasnya untuk menghindari skala protes yang lebih besar. Video dan postingan di media sosial China tentang protes telah dihapus oleh aparat sensor daring yang besar.

Jumlah demonstran yang ditahan dan tindak lanjut terhadap mereka tidak diketahui. Sementara laporan dan video protes telah berkembang secara daring sebelum dihapus oleh sensor pemerintah, mereka telah diabaikan sepenuhnya oleh media pemerintah yang diatur ketat.

Dalam upaya mengalihkan perhatian publik atas protes di berbagai kota dan pengendalian kerumunan, berita nasional didominasi oleh kematian mantan presiden dan pemimpin Partai Komunis Jiang Zemin di usia 96 tahun pada Rabu malam.

Tindakan pencegahan secara ketat ini muncul usai Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat pun merilis pernyataan pada  Selasa (29/11/2022) malam. Pernyataan itu muncul usai sesi yang dipimpin oleh ketua Chen Wenqing bersama anggota Politbiro partai yang beranggotakan 24 orang sehari sebelumnya. Cheng mengatakan, pertemuan itu bertujuan untuk meninjau hasil kongres partai ke-20 Oktober.

Pada acara itu, Presiden China Xi Jinping memberikan dirinya masa jabatan lima tahun ketiga sebagai sekretaris jenderal, berpotensi menjadikannya pemimpin China seumur hidup.  “Pertemuan tersebut menekankan bahwa organ politik dan hukum harus mengambil langkah efektif untuk … dengan tegas menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial,” kata pernyataan Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat.

Xi mengisyaratkan bahwa dia lebih menyukai stabilitas rezim, menghadapi tantangan publik terbesarnya. Dia dan partainya belum secara langsung menangani kerusuhan, yang menyebar ke kampus-kampus dan kota semi-otonom Hong Kong di selatan, serta memicu protes simpati di luar negeri.

Sebagian besar pengunjuk rasa memusatkan kemarahan mereka pada kebijakan "zero-Covid" yang telah membuat jutaan orang terkunci dan dikarantina, membatasi akses ke makanan dan obat-obatan, sambil merusak ekonomi, dan sangat membatasi perjalanan. Banyak yang mengolok-olok garis penalaran pemerintah yang selalu berubah, serta klaim bahwa kekuatan asing yang bermusuhan di luar memicu gelombang kemarahan.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk China Nicholas Burns mengatakan pada Rabu, pembatasan membuat diplomat AS tidak mungkin bertemu dengan tahanan AS yang ditahan di negara itu, seperti yang diamanatkan oleh perjanjian internasional. Kurangnya rute penerbangan komersial ke dalam negeri, kedutaan harus menggunakan penerbangan charter bulanan untuk memindahkan personelnya masuk dan keluar.

"Covid benar-benar mendominasi setiap aspek kehidupan di China," kata Burns dalam diskusi daring dengan Chicago Council on Global Affairs.

Mengenai protes tersebut, Burns mengatakan, kedutaan sedang mengamati kemajuan dan tanggapan pemerintah. "Kami yakin rakyat China memiliki hak untuk melakukan protes secara damai," ujarnya.

"Mereka memiliki hak untuk membuat pandangan mereka diketahui. Mereka punya hak untuk didengar. Itu adalah hak mendasar di seluruh dunia. Harus. Dan hak itu tidak boleh dihalangi, dan tidak boleh diintervensi,” kata Burns.

Burns juga merujuk kasus polisi China yang melecehkan dan menahan wartawan asing yang meliput protes. “Kami mendukung kebebasan pers serta kebebasan berbicara,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika