Merujuk Survei, Ketua MPR Bertanya 'Apakah Publik Ingin Terus Dipimpin Jokowi'?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febryan A

Poltracking Indonesia hari ini merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjelang berakhirnya 2022. Hasilnya, mayoritas publik menyatakan puas dengan dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di angka 73,2 persen.

Sebanyak 20,4 persen menyatakan sangat puas dan 52,8 persen menjawab cukup puas. Adapun 19,0 persen menyatakan tidak puas, yang terbagi menjadi kurang puas (16,3 persen) dan sangat tidak puas (2,7 persen). Sebanyak 7,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam tren temuan survei Poltracking, pada Mei 59,6 persen, Agustus 66,2 persen, dan November 73,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Kamis (8/12/2022).

Poltracking Indonesia juga membagi tingkat kepuasannya berdasarkan individu Jokowi dan Ma'ruf. Sebanyak 73,5 persen menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi, terbagi atas sangat puas (18,2 persen) dan cukup puas (55,3 persen). Sementara, publik yang merasa tidak puas, gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas sebesar 18,7 persen. 

Kepuasan kinerja Ma'ruf lebih rendah daripada Jokowi, meskipun mayoritas publik puas terhadapnya, yakni sebesar 64,7 persen. Sebesar 28,6 persen lainnya menyatakan tak puas, yang merupakan gabungan dari sangat tidak puas dan kurang puas.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam tren temuan survei Poltracking, pada Mei 56,0 persen, Agustus 58,3 persen, dan November 64,7 persen," ujar Hanta.

Poltracking memisahkan kinerja pemerintahan di tujuh sektor, yakni pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, politik dan stabilitas nasional, ekonomi, dan penegakan hukum. Tertinggi, 78,5 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di sektor pendidikan.

Posisi kedua di bidang kesehatan, yakni sebesar 77,9 persen. "Publik yang merasa puas, gabungan sangat puas dan cukup puas, terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan 78,5 persen. Sementara publik yang merasa tidak puas, gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas 16,8 persen," ujar Hanta.

Selanjutnya adalah sosial-budaya (73,7 persen), pertahanan dan keamanan (73,1 persen), politik dan stabilitas nasional (70,3 persen), dan ekonomi (64,5 persen. Terakhir adalah kepuasan publik di sektor penegakan hukum, yakni sebesar 62,9 persen.

"Sementara publik yang merasa tidak puas (di bidang penegakan hukum), gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas sebesar 29,0 persen," ujar Hanta.

Kemudian, Poltracking Indonesia menanyakan kepada publik apa saja program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Tertinggi adalah program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 28,9 persen.

Selanjutnya, Kartu Indonesia Sehat (9,9 persen), pembangunan jalan tol (7,8 persen), Kartu Pra Kerja (7,5 persen), Kartu Indonesia Pintar (6,2 persen), dan realisasi dana desa (2,5 persen). Lalu ada pembagian sertifikat tanah (2,4 persen), penanganan pandemi (1,6 persen), pembangunan bendungan (1,0 persen), dan pembangunan kawasan ekonomi khusus (0,8 persen).

Mayoritas publik sendiri percaya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yakni sebesar 73,7 persen. Angka 73.7 persen itu terbagi atas 19,3 persen yang menyatakan sangat percaya dan 54,4 persen menjawab cukup percaya. Sedangkan 18,3 persen menyatakan tidak percaya, yang terbagi menjadi kurang percaya (15,1 persen) dan sangat tidak percaya (3,2 persen).

"Publik yang mengatakan percaya (gabungan sangat percaya dan cukup percaya) terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin 73,7 persen," ujar Hanta.

Poltracking Indonesia melakukan survei dengan wawancara tatap muka pada 21 hingga 27 November 2022. Jumlah responden sebanyak 1.220, dengan metode sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun surveyor minimal adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan survei.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jelang berakhirnya 2022. Selanjutnya, ia mempertanyakan apakah kepuasan publik tersebut berkorelasi terhadap keinginan masyarakat untuk terus dipimpin oleh Jokowi, baik lewat perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode masa kepemimpinan.

"Bagi saya itu bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet dalam rilis daring Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022). 

Menurutnya, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun. Hal itu menyebabkan kerja-kerja dari pemerintahan tak maksimal dalam merealisasikan visi dan misinya.

"Kita sama-sama tahu, deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini," ujar Bamsoet.

Pasalnya, ia membandingkan masa peralihan kepemimpinan di Inggris saat transisi pandemi Covid-19. Peralihan tersebut justru membuat ekonomi negara tersebut semakin terpuruk yang diperparah dengan konflik Rusia dan Ukraina. 

"Jadi capaian-capaian pemerintah hari ini kita sudah lihat dengan jelas dan ini adalah sesuatu yang menurut saya, masyarakat tidak terlampau terkejut karena pencapaian sukses Jokowi menghadapi Covid diselesaikan dengan sangat baik dan diakui dunia," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun pada masa seperti ini, ia mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar Bamsoet.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu percaya diri Pemilu 2024 tidak akan ditunda setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri langsung acara Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meyakini, kehadiran Jokowi itu merupakan pertanda bahwa tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Dapat kami katakan, kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari Pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan," kata Hasyim saat menyampaikan laporan acara di hadapan Jokowi di BCEC, Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Hasyim menambahkan, sepanjang sejarah KPU RI, baru kali ini ada Presiden menghadiri acara KPU. Hasyim pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi.

"Atas nama keluarga besar KPU, kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran dan dukungan pemerintah pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Hasyim.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga meminta Jokowi memberikan arahan kepada 6.431 orang jajaran KPU yang mengikuti acara konsolnas tersebut. Sebab, Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia.

Pada 2024, akan digelar pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan juga kepala daerah. "Tentu beban kerja yang kami hadapi berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya," kata Hasyim. 

Dalam acara itu, Presiden Jokowi menyampaikan, penyelenggaran Pemilu 2024 nanti bukanlah pekerjaan yang mudah karena dilakukan secara serentak. Pesta demokrasi ini akan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, yakni mencapai 189 juta pemilih yang akan memberikan suaranya dalam waktu yang sama.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” kata Jokowi.

Jokowi meminta KPU agar memastikan seluruh tahapan kegiatan Pemilu 2024 memiliki pengaturan teknisnya. Setiap tahapan, kata dia, juga harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul.

“Pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” kata Jokowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika