Pemprov DKI Subsidi Harga Telur Ayam Jadi Rp10 Ribu per Kilogram

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi harga telur ayam ras menjadi Rp 10 ribu per kilogram untuk kelompok masyarakat tertentu melalui program pangan bersubsidi. Kelompok masyarakat tertentu itu di antaranya pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, lansia Jakarta, penyandang disabilitas, penghuni rumah susun, hingga guru-guru honorer.

"Kami mengadakan rapat koordinasi TPID(Tim Pengendali Inflasi Daerah) membahas perkembangan inflasi daerah. Tentunya, ada beberapa bahan pokok yang naik, seperti telur dan beras, tapi tidak signifikan," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin rapat pengendalian inflasi di Balai Kota Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Berdasarkan Info Pangan Jakarta, rata-rata harga telur ayam ras di DKI per kilogram pada Selasa ini mencapai Rp 30.869 per kilogram. Adapun harga telur ayam ras paling tinggi di Pasar Tebet Barat mencapai Rp 33.000 per kilogram dan terendah di Pasar Mampang Prapatan Rp28.000 per kilogram.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI menyebutkan peningkatan kebutuhan pangan tertinggi terjadi pada komoditas telur ayam sebesar 12,72 persen sejak beberapa hari menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru. Selain karena hari besar keagamaan, naiknya harga telur ayam ras didorong kenaikan harga pakan ternak dan serta digunakannya telur sebagai bantuan sosial rutin dan bantuan bencana alam yang mendorong tingginya permintaan.

Selain harga telur ayam, Pemprov DKI menyebutkan harga beras medium IR III juga mengalami kenaikan sejak Oktober 2022. Kenaikan harga itu disebabkan naiknya harga gabah kering giling (GKG) pada tingkat penggilingan yang dipicu naiknya biaya produksi beras di antaranya pupuk, benih dan obat-obatan serta pasokan terbatas karena belum memasuki masa panen.

Untuk itu, melalui BUMD DKI, Food Station Tjipinang Jaya bekerja sama dengan Bulog Divisi Regional Jakarta Banten mendistribusikan beras medium sejak Oktober 2022 dan direncanakan akan terus berlangsung sampai Februari 2023. Selain itu, juga mendistribusikan beras jenis premium pada kegiatan pangan subsidi bagi masyarakat tertentu.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, Pemprov DKI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Ketahanan Pangan melaksanakan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan. Kemudian, melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki surplus komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan serta melakukan pasar murah, bazar murah.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, meningkatkan sinergi untuk menjaga ketahanan pangan menjelang Natal dan tahun baru. Heru pun memastikan pasokan kebutuhan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Jakarta dalam kondisi stabil, serta harga pangan tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika