China Bantah Bangun Pulau Reklamasi Baru di Kepulauan Spartly

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China membantah laporan Bloomberg yang menyebut mereka mereklamasi tanah di sekitar Kepulauan Spartly di Laut China Selatan. Filipina telah menyuarakan keprihatinan atas laporan tersebut.

“Laporan Bloomberg sama sekali tidak benar. Menahan diri dari tindakan di pulau dan terumbu karang yang saat ini tak berpenghuni dari Kepulauan Nansha adalah pemahaman umum yang serius yang dicapai oleh China dan negara-negara ASEAN dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). China selalu dengan tegas mematuhinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam pengarahan pers, Rabu (21/12/2022).

Mao pun merespons tentang keprihatinan yang disuarakan Filipina. Menurutnya, saat ini Beijing dan Manila menikmati momentum yang baik. “Kedua belah pihak akan terus menangani masalah maritim dengan baik lewat konsultasi yang bersahabat,” ucapnya.

Pada Selasa (20/12/2022) lalu, Bloomberg, mengutip gambar satelit yang diperoleh dari pejabat Amerika Serikat (AS), melaporkan bahwa terdapat formasi daratan baru yang muncul di sekitar Kepulauan Spartly. Sebuah kapal China dengan eskavator hidrolik terlihat beroperasi selama bertahun-tahun di sana. “Kami sangat prihatin karena kegiatan seperti itu bertentangan dengan usaha penahanan diri DOC dan 2016 Arbitral Award,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Filipina merespons laporan tersebut.

China diketahui telah mengabaikan putusan Permanent Court of Arbitration yang menyebut klaim historisnya atas Laut China Selatan tak berdasar. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Filipina juga menyatakan keprihatinan besar atas laporan yang menyebut adanya kawanan kapal China di Iroquois Reef dan Sabina Shoal, yang diklaim Manila sebagai wilayahnya.

"Petunjuk (Presiden Filipina Ferdinand Marcos) kepada Departemen sudah jelas; kami tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Filipina," kata Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Filipina Jose Faustino.

Marcos memang telah menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan China menginjak-injak hak maritim Filipina. Sikap demikian berbeda dengan pendahulunya, yakni Rodrigo Duterte, yang enggan mengkritik Beijing.

China diketahui mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari teritorialnya. Klaim itu ditolak sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Taiwan, yang hubungannya kerap memanas dengan China, turut menolak klaim tersebut.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika