Menkeu Paparkan Upaya Indonesia Keluar Status Middle Income Country

Penting melakukan disiplin fiskal dan reformasi institusi secara struktural.

dok. istimewa
Direktur PT Astra Internasional Tbk, Gita Tiffani Boer (tengah) didampingi Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), Sigit P. Kumala (kiri)saat menyampaikan program pembinaan UMKM yang dilakukan Astra melalui YDBA kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat kegiatan Peresmian Lembaga Pengembangan Bisnis(LPB) SukawangiMajengSareng kolaborasi Astra melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) dengan Kementerian Keuangan RI melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada akhir pekan lalu yang merupakan rangkaian kegiatan Festival Ultra Mikro (Umi) yang diselenggarakan PIP di Jakarta. LPB didirikan dengan peran sebagai manager program, motivator dan konsultan mendampingi UMKM di wilayah tersebut secara rutin dan konsisten.
Rep: Iit Septyaningsih Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat (AS) pada Kegiatan Singapore-Indonesia Trek 2023. Dalam pertemuan itu, ia memaparkan berbagai upaya Indonesia agar dapat keluar dari jebakan middle income country menjadi negara berpenghasilan tinggi melalui beragam reformasi kelembagaan dan kebijakan.

Dirinya menyebutkan, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu perbaikan dari sisi sumber daya manusia, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implementasi kebijakan fiskal yang baik, hingga pembangunan infrastruktur. “Tidak ada negara yang berpenghasilan tinggi jika infrastrukturnya tertinggal. Tantangan bagi kami adalah negara besar dengan geografis kepulauan. Kita harus memastikan konektivitas tidak hanya pada pulau besar tetapi juga pulau kecil," jelas Sri dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (11/1).

Maka, lanjutnya, bicara infrastruktur tidak sesederhana membangun jalan tol saja. Melainkan harus berbicara tentang konektivitas masuk di dalamnya pelabuhan, bandara dan jaringan internet.

Menkeu juga mengatakan, dalam konteks kebijakan fiskal, anggaran merupakan instrumen sangat penting. Dalam pengelolaannya saat ini sangat di pengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial.

Menurutnya, sangat diperlukan komunikasi baik mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik. “Tentunya negara mana pun yang ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi harus mampu membangun sistem transparan dan akuntabel. Maka keyakinan dan kepercayaan itu ada serta stabilitas itu ada. Jadi ini semua yang saya sebut reformasi yang bukan hanya merancang kebijakan yang tepat tetapi bagaimana dapat menjelaskan dan menyajikan kepada publik terutama efisiensi melalui penggunaan teknologi digital,” jelas dia

Selain itu, melakukan disiplin fiskal dan reformasi institusi secara struktural pun menurutnya penting. Termasuk di dalamnya berupa pemberantasan praktek korupsi, meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih transparan dan akuntabel, meski harus melalui proses sangat panjang dan tidak mudah.

“Untuk suatu negara agar dapat berkinerja lebih baik, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih baik, Anda harus bekerja keras, mereformasi birokrasi Anda, memperbaiki infrastruktur Anda, meningkatkan sumber daya manusia Anda. Itulah yang kami lakukan dalam konteks tahun perjalanan ini,” tegas Sri.

Di sisi lain, kata dia, Indonesia termasuk negara yang berkinerja relatif baik dalam menghadapi pandemi covid dan menikmati ledakan komoditas ketika situasi geopolitik mengancam. Indonesia pun melakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam menghadapi krisis iklim.

“Itulah yang Indonesia lakukan. Tidak selalu mudah, tetapi reformasi sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan selama pandemi Indonesia banyak mengadopsi reformasi," tuturnya.

Sementara, bentuk reformasi lainya yang juga dilakukan adalah berupa reformasi di bidang perpajakan, reformasi di sektor keuangan, dan perbaikan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Ini reformasi yang sedang berlangsung. Sekali lagi, mereformasi semua infrastruktur, sumber daya manusia, lembaga, kebijakan, sistem demokrasi tidak selalu mudah. tetapi kami sedang melakukannya dan kami membuat kemajuan yang cukup baik dalam hal ini,” ujar Sri. (Iit Septyaningsih)

Baca Juga


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler