Komisi Hukum House Selidiki Penemuan Dokumen Rahasia di Rumah Joe Biden
Saat ini House dikuasai Partai Republik.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Komisi Hukum House of Representative Amerika Serikat (AS) membuka penyelidikan pada kejadian ditemukannya dokumen rahasia era mantan presiden Barack Obama di kediaman Presiden Joe Biden di Delaware dan bekas kantornya di Washington. Saat ini House dikuasai Partai Republik.
Panel yang diketuai anggota House dari Partai Republik Jim Jordan itu mengirim surat ke Jaksa Agung Merrick Garland untuk meminta semua dokumen dan komunikasi antara Departemen Kehakiman, FBI dan Gedung Putih mengenai penemuan dokumen itu. Serta informasi mengenai keputusan Garland memilih Robert Hur sebagai dewan khusus yang mengawasi kasus tersebut.
Pada Kamis (12/1/2023) lalu Gedung Putih mengakui dokumen rahasia saat Biden menjabat sebagai wakil presiden ditemukan di garasi rumahnya di Delaware. Pengumuman ini disampaikan setelah pada Senin (9/1/2023) pemerintah mengkonfirmasi dokumen lain ditemukan di lemari tertutup di kantor yang pernah Biden gunakan di Washington.
Pada awal pekan ini penasihat presiden Richard Sauber mengatakan dokumen-dokumen di kantor itu ditemukan pada 2 November. Pengumuman disampaikan setelah CBS News melaporkan terdapat dokumen rahasia yang ditemukan di sana.
Pada Kamis lalu Garland mengatakan dokumen di garis ditemukan pada 20 Desember. Pengacara pribadi Biden memberitahu Departemen Kehakiman dokumen yang lain ditemukan di rumah Biden di Wilmington. Pengumuman ini disampaikan satu hari setelah NBC News melaporkan dokumen lain ditemukan di lokasi kedua.
Dikutip dari NBC News, dalam pernyataannya, Jumat (13/1/2023) Jordan dan anggota House Mike Johnson yang juga dari Partai Republik mempertanyakan apakah Departemen Kehakiman dengan aktif "menutupi" penemuan bulan November dari publik. Di "malam pemilihan sela 2022" meski Departemen Kehakiman biasanya tidak mengumumkan saat melakukan peninjauan.
Dalam suratnya Jordan dan Johnson menuduh tindakan Departemen "menyimpang dari tindakan pada situasi yang sama" sebab Garland menyetujui penggeledahan dokumen pemerintah di rumah mantan presiden Donald Trump di Florida pada bulan Agustus tahun lalu.
"Meski sudah terdapat bukti presiden Trump bekerja sama dengan sukarela," kata Jordan Johnson dalam surat itu.
Surat itu tidak mencatat Departemen Kehakiman telah menyelidiki kasus Trump selama berbulan-bulan sebelum mengeluarkan surat penggeledahan. Trump juga tidak menyerahkan dokumen yang bertanda rahasia yang diminta Departemen Kehakiman.
Garland tidak membahas dua kasus tersebut secara terbuka sampai interaksi antara presiden dan mantan presiden dengan Departemen Kehakiman. Jordan dan Johnson kembali meminta informasi tentang penyelidikan terhadap Trump tahun lalu ketika komite kehakiman House dikuasai Partai Demokrat.
"Pada 15 Agustus 2022 Komite Republik menulis pada anda dan Direktur FBI Christopher Wray meminta dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penggeledahan FBI ke kediaman presiden Trump. Departemen dan FBI gagal mematuhi permintaan ini. Permintaan kami masih bertahan," kata surat mereka.
Dalam suratnya Jordan dan Johnson meminta Garland mengabulkan semua permintaan mereka pada 27 Januari. Departemen Kehakiman mengkonfirmasi menerima surat tersebut tapi menolak memberikan komentar lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika