Pengadilan Tinggi Brasil Beri Lampu Hijau Penyelidikan Mantan Presiden Bolsonaro

REPUBLIKA.CO.ID, RIO DE JANEIRO -- Seorang hakim Mahkamah Agung Brasil memberikan otoritas untuk menyelidiki mantan presiden Jair Bolsonaro atas penghasutan yang memicu kerusuhan di ibukota pada 8 Januari lalu. Sebagai penindakan keras pada pihak yang bertanggung jawab.

Berdasarkan teks keputusannya, Hakim Alexandre de Moraes mengabulkan permintaan kantor kejaksaaan agung yang merujuk video yang Bolsonaro unggah di Facebook dua hari setelah kerusuhan terjadi. Video itu mengklaim Luiz Inácio Lula da Silva tidak dipilih oleh rakyat, tapi oleh Mahkamah Agung dan badan pemilihan Brasil.

Kelompok yang baru dibentuk kejaksaan baru-baru ini untuk mengatasi tindakan anti-demokrasi berpendapat meski Bolsonaro mengunggah video itu setelah kerusuhan tapi isinya cukup untuk menjustifikasi penyelidikan pada perilakunya sebelum kerusuhan terjadi. Bolsonaro menghapus video itu di pagi setelah ia mengunggahnya.

Selain video itu, Bolsonaro menahan diri memberikan komentar setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden 30 Oktober lalu. Ia berulang kali menyebarkan ketidakpercayaan pada sistem pemilihan elektronik sebelum pemungutan suara di gelar. Ia meminta jutaan suara dianulir karena dihitung dengan mesin.

Sejak meninggalkan Brasil akhir Desember lalu ia tinggal di pinggir Orlando, Amerika Serikat (AS) dan tidak menghadiri pelantikan Lula pada 1 Januari lalu. Sejumlah anggota Partai Demokrat AS mendesak Presiden Joe Biden membatalkan visa Bolsonaro.

Baik Bolsonaro maupun tiga putranya yang menjabat sebagai anggota parlemen yang menanggapi keputusan hakim pada Jumat (13/1/2023) malam itu. Pihak berwenang Brasil menyelidiki siapa dalang aksi pendukung radikal Bolsonaro menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung dan Istana Presiden untuk membatalkan hasil pemilihan bulan Oktober.

Targetnya termasuk siapa yang mengajak para pendukung Bolsonaro atau membiayai perjalanan mereka. Selain itu personel keamanan yang diam saja saat kerusuhan terjadi.

Sebagian besar perhatian tertuju pada mantan menteri kehakiman Bolsonaro, Anderson Torres. Ia diangkat sebagai kepala keamanan distrik federal pada 2 Januari dan berada di Amerika Serikat (AS) saat kerusuhan terjadi.

Pada pekan ini De Moraes memerintahkan penangkapan Torres dan membuka penyelidikan terhadap aksinya yang digambarkan "penelantaran dan kolusi." Dalam keputusan yang dibuka untuk publik, de Moraes mengatakan Torres memecat bawahannya dan meninggalkan Brasil sebelum kerusuhan terjadi, terdapat indikasi ia sengaja meletakan dasar-dasar kerusuhan.

Menteri Kehakiman Brasil Flavio Dino mengatakan pengadilan juga mengeluarkan perintah penangkapan Torres dan ia harus segera pulang dalam tiga hari atau Brasil akan meminta ekstradisi.

"Bila sampai pekan depan kehadirannya tidak dapat terkonfirmasi, tentu kami akan menggunakan mekanisme kerja sama hukum internasional, kami akan menggunakan prosedur itu pekan depan untuk ekstradisinya," kata Dino.

Torres membantah melakukan kesalahan dan pada 10 Januari di Twitter ia mengatakan ia akan memotong liburannya untuk pulang ke Brasil dan membela diri. Tiga hari kemudian ia belum juga pulang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika