Keluarkan Pernyataan Anti-LGBT, Menteri Israel Picu Pro dan Kontra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich dilaporkan membuat pernyataan anti-LGBT dalam wawancara yang direkam seorang pengusaha Israel. Dalam rekaman itu, Smotrich yang termasuk politisi sayap kanan Israel terdengar mengucapkan kata-kata anti-LGBT.

"Saya seorang homofobik fasis, tapi ... saya tidak akan merajam gay," ujar Smotrich dalam rekaman video tersebut, seperti dikutip dari The New Arab, Selasa (17/1/2023). 

"Seorang Sephardi atau seorang Yahudi tradisional, apakah Anda pikir dia (pengusaha) peduli dengan kaum gay? Dia tidak peduli. Dia berkata 'apakah menurut Anda saya peduli bahwa Anda (Smotrich) menentang mereka?," kata Smotrich lagi dalam rekaman.

Smotrich juga mengaku dirinya sebagai satu-satunya politisi Israel yang tidak mendukung Daftar Arab Bersatu, sebuah partai Islam Palestina yang dikecam secara luas karena masuk ke pemerintahan koalisi dengan mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid.

Smotrich, yang tinggal di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, telah lama membatasi hak-hak warga Palestina dan mencaplok tanah Palestina. Politisi rekannya, Itamar Ben-Gvir, tergolong sangat ekstrem sehingga dia tidak wajib militer menjadi tentara Israel.

Di sisi lain, Lapid mengutuk rekaman penilaian Smotrich dan Netanyahu yang sejalan dengan politisi ekstremis Israel.

"Ini mengingatkan kita betapa lemahnya Netanyahu dan betapa berbahayanya dia ditawan para ekstremis. Ini bukan masalah kiri atau kanan, dan ini bukan masalah (partai) Likud atau Yesh Atid," cuitnya. 

Sebagai tanda lain dari pergeseran politik Israel ke sayap kanan, kabinet Israel di bawah PM Israel Benjamin Netanyahu juga menyetujui pengalihan kekuasaan kementerian pendidikan kepada seorang wakil menteri dari Partai Noam yang anti-LGBTQ.

Wakil Menteri Avi Maoz, yang mengatakan dia telah menentang reformasi sosial liberal dalam masyarakat Israel, diatur untuk mengawasi program eksternal yang menyebabkan kemarahan dari kelompok LGBTQ di Israel.

Kesepakatan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperlihatkan adanya politisi sayap kanan yang ditunjuk sebagai menteri. 

Ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan tindakan keras terhadap LGBT dan hak-hak perempuan di Israel, seiring dengan kekhawatiran atas penindasan Israel terhadap warga Palestina. 

Termasuk pembunuhan 14 warga Palestina pada awal 2023 setelah tahun 2022 yang berdarah di Tepi Barat yang diduduki.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika