Pemerintah Diminta Audit Total PT GNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk melakukan audit total di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI). Baik dari sisi teknologi smelter hingga pelaksanaan aspek Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).

Ia menilai, langkah itu penting dilakukan dalam rangka mengungkap fakta penyebab bentrokan yang terjadi antarkelompok pekerja PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1/2023) malam. Karenanya, perlu audit total secara komprehensif.

"Semua aspeknya ya, mulai teknologi smelter, masalah K3-nya. Ini penting untuk mengungkap menyebabkan terjadinya bentrokan sekaligus mencegah kasus serupa di perusahaan yang lain," kata Muhaimin, Rabu (18/1/2023).

Mantan Menteri Tenaga Kerja itu menyesalkan pecahnya bentrokan yang menimbulkan tiga korban jiwa. Serta, mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai spekulasi yang beredar di media sosial terkait bentrok tersebut.

Ia mengajak masyarakat menunggu proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian berjalan secara optimal. Muhaimin berharap, kasus bentrokan ini dapat diusut sampai tuntas, sehingga aparat dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja.

"Kita dukung aparat kepolisian mengusut kasus itu sampai tuntas dan kita jangan mudah terprovokasi, apalagi berspekulasi," ujar Muhaimin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu memastikan, DPR khususnya Komisi III, akan segera mengecek latar belakang penyebab aksi bentrokan tersebut. Muhaimin menekankan, bentrokan antar karyawan tidak boleh lagi terjadi masa mendatang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, turut meminta dilaksanakan penyelidikan yang transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok antara TKA dan TKO tersebut. Ia menyarankan penyelidikan dapat dilakukan unsur independen.

Tentu, dengan melibatkan penegak hukum dan pemerintah untuk mendapatkan akar masalah yang sebenarnya dari kejadian bentrok tersebut antar kelompok pekerja. Ia menekankan, keselamatan pekerja, terutama anak-anak bangsa harus dilindungi.

"Pasti ada akar penyebabnya, itu yang harus ditemukan. Jangan sampai hanya berhenti pada penyebab pada saat kejadian semata, tapi perlu ditarik ke belakang faktor apa saja yang akhirnya membuat kejadian ini meletus," kata Kurniasih.

Terlebih, belum lama ada pula kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua pekerja di PT GNI meninggal dunia karena crane terbakar dan terjebak. Kurniasih menegaskan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban.

Sehingga, lanjut Kurniasih, perlindungan pekerja khususnya anak-anak bangsa benar-benar terjamin. Selain itu, ia menyarankan, tim investigasi bisa sekaligus mengevaluasi bagaimana pelaksanaan prosedur K3 melindungi keselamatan kerja.

Menurut Kurniasih, informasi tentang aksi mogok serikat pekerja sebelum kejadian ini perlu digali lebih dalam. Jika akar masalahnya sudah ketemu dan ada solusi yang adil bagi semua, ia berharap kejadian ini tidak terulang pada masa depan.

"Ini juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang dalam proyeknya juga menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia," ujar Kurniasih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika