Perangkat Desa Gelar Aksi di Depan DPR, Salah Satu Tuntutannya Evaluasi Mendes PDTT

Dalam aksinya PPDI menyampaikan enam tuntutan.termasuk mendukung revisi UU Desa.

Republika/Prayogi.
Sejumlah kepala desa dari berbagai daerah mealakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah dan DPR merevisi aturan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun per periode.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa perangkat desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Aksi ini juga bentuk tindak lanjut konsultasi dan penyampaian aspirasi perangkat desa dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa (24/1/2023). Setidaknya, ada enam tuntutan dalam aksi tersebut.

"Satu, DPN PPDI mendukung penuh usulan untuk Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menuntut DPR serta pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024," ujar Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono lewat keterangan tertulisnya, Rabu (25/1/2023).

Kedua, DPN PPDI menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat UU Desa.

Selanjutnya, DPN PPDI menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Desa yang tercantum khusus, bukan bersumber dari pertimbangan kabupaten, yaitu alokasi dana desa. Sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah.

"Empat, DPN PPDI menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian," ujar Widhi.

Kelima, DPN PPDI menuntut dana desa berjumlah sebesar 15 persen dari APBN atau sekitar 250 milliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa disebut jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa.

Terakhir, DPN PPDI menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Sebab, sosok tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan UU Desa.

"Menteri Desa kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa yaitu kepala desa, BPD dan perangkat desa," ujar Widhi.

Baca Juga


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler

MUI Minta Mal dan Hotel Ganti Kloset dan Urinoir yang Rentan Najis

Keluarga Gamma Berhasil Amankan CCTV yang Rekam Polisi Lepaskan Tembakan, tak Ada Tawuran

47 Orang Tewas Akibat Tertabrak Kereta Api di Bandung

Warga Cerita Profesi Ayah, Nenek, dan Ibu dari Anak Pelaku Pembunuhan di Lebak Bulus

Terungkap Sederet Fakta Baru Kasus Remaja Bunuh Ayah-Nenek di Jaksel dari Kesaksian Warga

Anak Pelaku Pembunuhan Ayah dan Nenek Mengaku Menyesal, Sempat Tanyakan Kondisi Ibu

Ini Kronologi Penembakan oleh Aipda Robig Menurut CCTV yang Didapatkan Keluarga Gamma

Kepsek dan Guru dari Remaja Bunuh Ayah-Nenek di Jaksel Diperiksa, Ada Masalah di Sekolah?

Mengenal Habib Luthfi, Pimpinan JATMAN yang Strukturnya Dibekukan PBNU

Begini Keseharian Remaja Pembunuh Ayah-Nenek di Jaksel, Terkuak dari Kesaksian Tetangga