108 Ribu Calon Jamaah Haji Reguler Belum Lunas BPIH

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Hilman Latief, menyampaikan, bahwa sebagian calon jamaah haji reguler sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Namun, sekitar 108 ribu calon jamaah haji belum melunasi BPIH.

"Insya Allah Kementerian Agama akan memberangkatkan 221 ribu (calon jamaah haji) sebagaimana kita ketahui ini jumlah kuota normal yang diberikan dan sudah ada MoU Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dengan pemerintahan Indonesia melalui menteri agama," kata Hilman saat Rapat Dengar Pendapat Panja BPIH Tahun 1444 H/ 2023 M, Kamis (26/1/2023).

Hilman mengatakan, pihaknya membahas bagaimana agar dapat memberangkatkan dan menetapkan biaya haji bagi 203.320 calon jamaah haji reguler yang saat ini sudah bersiap untuk berangkat. Mereka terdiri dari beberapa kelompok, yaitu kelompok yang sudah lunas tahun 2020, tapi tidak bisa berangkat karena pandemi Covid-19. 

Jadi mereka sudah menunggu sampai tahun ketiga. Kemudian kelompok yang tahun kemarin menjadi cadangan juga ikut melunasi.

"Dan Insya Allah juga sebagiannya memang baru akan melunasi, dari angka (221.000) ini yang belum lunas 108 ribu (calon jamaah haji)," ujar Hilman.

Dia menjelaskan, terkait dengan keberangkatan haji ada beberapa hal yang terus komunikasikan termasuk dengan Komisi VIII DPR RI mengenai penetapan biaya haji yang kemarin di sampaikan. Yakni 70 persen BPIH dan 30 persen dari nilai manfaat. Dengan nilai yang dibebankan kepada calon jamaah haji Rp 69.193.733.

"Ada beberapa hal yang kami pikir ke depan kita sama-sama mencari dan melakukan upaya untuk penyesuaian harga (haji) yang lebih proporsional dan itu di antaranya sebagaimana diketahui bersama adalah komponen biaya penerbangan," ujar Hilman.

Dia mengatakan, biaya komponen penerbangan cukup besar untuk setiap keberangkatan jamaah haji. Dengan perhitungan kurs Dollar, biaya avtur dan ground service yang akan didapatkan oleh jamaah.

Kemudian, mengenai akomodasi di Makkah dan Madinah, perlu disampaikan bahwa menurut informasi dari tim Kemenag, tim delegasi haji dari seluruh negara sudah ada di Arab Saudi. Mereka dalam rangka penjajakan untuk akomodasi.

"Jadi, ini juga menjadikan persaingan kita di dalam mendapatkan hotel atau layanan penginapan bagi jamaah itu cukup ketat. Bahkan juga sangat kompetitif karena permintaannya tinggi sekali, sampai kejadian tim kami keluar dari hotel, begitu keluar negara lain juga masuk," ujar Hilman.

Dia mengatakan, tahun lalu, tidak terjadi persaingan mendapatkan hotel seperti tahun ini. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa tetap bernegosiasi dan menemukan titik temu harga yang proporsional dengan akomodasi.

"Layanan masyair sudah kami sampaikan dan konsumsi saat ini tidak masuk dalam komponen yang dibebankan kepada jamaah. Tetapi, kami juga ingin menyampaikan biaya untuk konsumsi masih kita tahan tidak mengalami kenaikan seperti sebelumnya," ujar Hilman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika