Anggota Komisi VII DPR RI: Perlu Ada Upaya Cepat Selamatkan BRIN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali, mendukung penuh rekomendasi pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. Menurut dia, penggantian Handoko akan menjadi pintu masuk penyelamatan lembaga yang digadang-gadang sebagi pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di tanah air tersebut. 

“Kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk mengganti kepala BRIN. Kami menilai, hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN," ujar Syaikhul dalam keterangan pers, Kamis (2/2/2023).

Komisi VII DPR RI merekomendasikan dua hal penting setelah melakukan rapat kerja dengan kepala BRIN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/1/2023) lalu. Rekomendasi tersebut meliputi pencopotan kepala BRIN dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022.

Baca juga : Ini Alasan BRIN Pasuruan Tutup Menurut Kepala BRIN

Syaikhul mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN mestinya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Apalagi, menurut dia, BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan. Tapi, yang justru ditemukan di lapangan adalah masih ada kerancuan otoritas kewenangan ataupun skema penggabungan.

"Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk, karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses pengabungan ini," kata dia.

Dia mengakui, program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, di situlah peran penting dari kepala BRIN sebagai pemimpin untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan ini berjalan mulus dan bisa diterima oleh semua pihak.

"Namun, hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan, sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,” kata Syaikhul.

Baca juga : Eks Staf Ahok Kini Berpihak ke Anies, PKS: Kalau Ahok Maju Juga, Sunny Pindah Lagi

Legislator asal Jawa Timur I itu menegaskan, jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN. Salah satunya dengan mengganti sosok kepala BRIN dengan yang lebih berkompeten. Dia pun menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih kepala BRIN yang baru alih-alih pertimbangan politis. 

“Sebagai seorang menajer bisa saja kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti, tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan saksama," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika